Porosmedia.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan teguran keras sekaligus tantangan terbuka bagi para pelaku usaha di wilayahnya. Pria yang akrab disapa KDM ini mendesak sektor industri untuk berhenti mencatatkan administrasi pajaknya di luar daerah, sementara seluruh beban operasional, dampak lingkungan, hingga konflik sosialnya ditanggung oleh Jawa Barat.
Pernyataan menohok tersebut disampaikan KDM usai menghadiri Pengukuhan Pengurus DPP APINDO Jawa Barat Periode 2026–2031 di eL Hotel Bandung, Jumat (26/6/2026).
KDM menyoroti ketimpangan yang selama ini terjadi, di mana banyak korporasi mendirikan pabrik di Jabar namun memarkir Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka di Jakarta atau daerah lain. Dampaknya, bagi hasil pajak justru mengalir ke kantong daerah lain.
”Jangan industrinya di sini, pencemarannya di sini, penggunaan infrastrukturnya di sini, kemudian mengalami tekanan demo setiap waktu di sini, biaya pengamanannya kita yang ngeluarin, tetapi bagian bagi hasil pajaknya di tempat lain,” ujar KDM dengan nada retoris.
Sentralisasi Ekspor Lewat Patimban
Selain persoalan kebocoran potensi pajak, KDM juga menuntut komitmen nyata pengusaha dalam menghidupkan Pelabuhan Patimban sebagai gerbang utama ekspor Jabar. Selama ini, ego sektoral logistik membuat produk manufaktur tanah Pasundan justru diklaim sebagai komoditas daerah lain karena diekspor melalui pelabuhan di luar Jabar.
Pemprov Jabar mendorong adanya kolaborasi pembiayaan atau skema kemitraan untuk membangun infrastruktur sirip yang menghubungkan jalan tol, jalan nasional, hingga jalan kabupaten langsung ke Patimban.
”Kalau kita punya industri tetapi tidak punya pelabuhan, nanti pelabuhannya selalu menggunakan di tempat lain, ekspornya dicatat sebagai produk di tempat lain, bukan produk Jabar,” tegasnya.
Reformasi Air Tanah dan Durasi Magang SMK
Menjawab kritik klasik dunia usaha mengenai kepastian investasi, Pemprov Jabar menjanjikan dua reformasi besar. Pertama, penghentian eksploitasi air tanah komersial dengan mengalihkan pasokan air bersih industri ke sumber permukaan seperti Sungai Citarum dan Waduk Jatigede.
Kedua, restrukturisasi kurikulum vokasi (link and match). KDM menggagas radikalisasi masa praktik kerja industri (magang) menjadi satu tahun penuh bagi siswa kelas 3 SMK agar siap serap sebagai karyawan, bukan sekadar pelengkap administrasi sekolah.
