Porosmedia.com, Bandung – Kesalahan fatal dalam penyusunan tata ruang wilayah bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bom waktu yang mengancam anggaran negara dan keselamatan publik. Oleh karena itu, paradigma pembangunan daerah wajib dirombak total dengan menempatkan ekologi di atas kepentingan eksploitasi.
Hal tersebut mengemuka dalam Kuliah Umum (Stadium General) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kamis (25/6/2026). Hadir sebagai pembicara, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membawakan tema strategis mengenai sinergitas kepemimpinan dan aparat penegak hukum menuju Indonesia Emas 2045.
Biaya Mahal Akibat Abai Ekologi
Pria yang akrab disapa KDM ini menyoroti tren destruktif di mana kelestarian alam kerap dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi semu. Dampaknya, pemerintah justru terjebak dalam lingkaran setan penanggulangan bencana yang menyedot APBD dalam jumlah masif.
”Ketika tata ruang salah, kita harus keluarkan biaya. Anggaran terbesar nanti habis hanya untuk kewaspadaan dan pemulihan bencana,” ujar Kang Dedi Mulyadi di hadapan para praja.
KDM mengkritik keras distorsi tata kelola daerah saat ini yang dinilainya telah kehilangan arah. Banyak wilayah dibangun tanpa fondasi daya dukung lingkungan (carrying capacity) yang memadai.
”Sehingga yang terjadi, daerah dihuni dan dikelola oleh orang-orang yang tidak memahami spirit leluhurnya, spirit lingkungannya,” tegasnya.
Sentilan untuk Bandung Raya dan Sumedang
Secara spesifik, Gubernur Jabar menyayangkan degradasi lingkungan yang kasat mata di kawasan Bandung Raya dan Sumedang. Wilayah seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, hingga Sumedang yang dulunya merupakan benteng hijau penopang air, kini telah berubah drastis akibat alih fungsi lahan yang tak terkendali.
Sebagai calon arsitek kebijakan di birokrasi, praja IPDN dituntut tidak menjadi pemimpin yang ‘amnesia’ terhadap kearifan lokal dan kelestarian alam. Masa depan Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika fondasi ekologisnya telah hancur hari ini.
