Porosmedia.com – Persoalan perebutan ruang gerak ini tidak hanya terjadi di level individu, melainkan juga mendasari konflik global masa kini. Perang dagang antarnegara adidaya, kebijakan blokade teknologi seperti industri chip mikro, hingga protes iklim oleh generasi muda, pada dasarnya adalah manifestasi dari perebutan ruang gerak ekonomi, teknologi, dan masa depan.
Namun, manifestasi penyempitan ruang gerak yang paling menyakitkan adalah fenomena kelaparan kronis. Data dari Food and Agriculture Organization (FAO) dan WHO menunjukkan bahwa 1 dari 11 orang di dunia masih mengalami kelaparan kronis—mencakup sekitar 735 juta jiwa. Di tingkat domestik, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jutaan warga masih berada dalam kategori rawan pangan.
Padahal, secara kalkulasi global, total produksi pangan dunia saat ini sangat mencukupi untuk menghidupi 10 miliar manusia, jauh di atas populasi bumi saat ini yang berada di kisaran 8 miliar. Artinya, masalah utama bukan pada kapasitas produksi, melainkan pada kemacetan distribusi dan kebijakan.
Irwan memetakan kemacetan tersebut ke dalam tiga dimensi ruang gerak:
|
Dimensi Masalah |
Manifestasi di Sektor Pangan |
|---|---|
|
Akses Fisik |
Ketimpangan logistik antarwilayah yang memicu lonjakan harga di daerah terpencil; alih fungsi lahan subur yang menyingkirkan petani gurem. |
|
Ekonomi & Harga |
Tekanan inflasi pangan global; tingginya harga sarana produksi pertanian (pupuk/bibit) yang tak sebanding dengan harga jual gabah; serta potensi permainan spekulasi pasar. |
|
Pikiran & Prioritas |
Anggaran publik yang kerap bocor akibat tata kelola yang buruk, di mana pembenahan sektor hulu pertanian dan lumbung pangan terkadang kalah prioritas dibanding proyek-proyek mercusuar. |
Menakar Ulang Fungsi “Kapal” Negara
Menggunakan analogi klasik ala Juvenal, Irwan mengibaratkan negara sebagai sebuah kapal besar. Tugas nahkoda bukan sekadar memastikan kapal berlayar cepat, melainkan menjamin tidak ada penumpang yang menderita kelaparan di palka bawah.
”Jika rakyatnya mengalami malnutrisi atau stunting, bagaimana mereka bisa produktif untuk menopang negara? Di sisi lain, jika pemangku kebijakan abai terhadap realitas tersebut, maka ada aspek moralitas publik yang sedang tidak sehat,” tutur Irwan.
Nilai-nilai universal dan religius sebenarnya telah lama memberikan peringatan keras mengenai hal ini. Dalam tradisi Islam, misalnya, terdapat pesan moral yang kuat: “Tidak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya” (HR. Bukhari). Pesan ini menegaskan bahwa ketahanan sosial adalah tanggung jawab kolektif, bukan sekadar urusan birokrasi semata.
Langkah Strategis ke Depan
Untuk mengurai kemacetan ini, diperlukan langkah konkret dari tiga elemen bangsa:
Pemerintah: Memperkuat tata kelola anggaran, memastikan subsidi sektor pertanian tepat sasaran, serta mempercepat hilirisasi pertanian domestik guna meningkatkan kesejahteraan petani hulu.
Sektor Privat & Masyarakat Mampu: Menjadikan instrumen sosial seperti zakat, infak, maupun program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai pilar pemerataan ekonomi, bukan sekadar pelengkap kewajiban.
Masyarakat Luas: Membangun kesadaran konsumsi yang bijak dan menekan angka pemborosan pangan (food waste), mengingat setiap makanan yang terbuang merupakan hak hidup orang lain yang terenggut.
Peradaban sebuah bangsa tidak diukur dari megahnya gedung tertinggi yang berhasil dibangun, melainkan dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan warganya yang paling rentan. Selama ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar masih nyata, maka agenda pemenuhan ruang gerak yang merdeka bagi seluruh rakyat masih menjadi tugas sejarah yang belum usai.
