Porosmedia.com, Bandung – Menyusul munculnya berbagai pandangan terkait pelaksanaan Pra Musyawarah Daerah (Pra Musda) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, dua tokoh senior organisasi tersebut, Duddy R dan Dr. Ir. D. Gandana, MK., M.Si., menyampaikan keprihatinan mendalam terkait dinamika di internal organisasi. Mereka mengingatkan agar marwah kepengurusan wadah tani ini dikembalikan pada khittahnya sebagai organisasi profesi dan tidak ditarik ke dalam pusaran kepentingan politik praktis.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan pada Rabu (10/6/2026) di kawasan Jalan Taman Cibeunying Selatan, Kota Bandung. Langkah ini diambil guna merespons keberatan yang dilayangkan oleh Anggota Forum Inisiator Musda HKTI Jawa Barat, Ir. Budi Sanusi, atas pelaksanaan Pra Musda di Jakarta pada 5 Juni 2026 lalu oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, yang dinilai sejumlah pihak belum diatur secara eksplisit dalam AD/ART organisasi.
Sebagai wadah yang menghimpun para pelindung dan penggerak sektor agraria, para tokoh senior menekankan bahwa HKTI pada hakikatnya merupakan milik bangsa. Mengingat posisi strategis Presiden RI sebagai Ketua Dewan Pembina organisasi, maka struktur kepengurusan di tingkat daerah dinilai wajib mencerminkan pluralisme dan keragaman anak bangsa, alih-alih bergeser menyerupai representasi dari salah satu kekuatan politik tertentu.
Mantan Sekretaris Dewan Penasihat HKTI Jawa Barat, Dr. Ir. D. Gandana, MK., M.Si., menegaskan bahwa soliditas internal merupakan modal mutlak di tengah upaya nasional memperkuat ketahanan pangan dan swasembada berkelanjutan. Menurutnya, Jawa Barat memiliki bobot geopolitik dan sektor agraria yang sangat strategis secara nasional, sehingga instabilitas organisasi berpotensi mengaburkan fokus pembinaan petani.
”Kami tentu prihatin. Di tengah upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan, organisasi diharapkan mampu berjalan secara solid dan kondusif,” ujarnya.
Sementara itu, Duddy R, yang pernah mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Penasihat HKTI Jawa Barat, menggarisbawahi pentingnya keterikatan historis dan kompetensi keprofesian bagi calon nakhoda HKTI Jabar ke depan. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan HKTI harus dipandang murni sebagai jabatan profesi dan tanggung jawab moral dalam dunia pertanian, bukan sekadar jabatan politik.
Lebih lanjut, berkembang pula pandangan kritis dari Eka Santosa selaku inisiator Forum Kaukus Ketokohan Jawa Barat bahwa HKTI Jabar harus di landasi oleh semangat penyatuan kembali kelompok yang sempat kubu-kubuan, di samping mengedepankan profesionalisme dan semangat demokratis. Akan lebih baik kepemimpinan HKTI ke depan dipegang oleh figur yang sudah teruji dan lama berkecimpung dalam dunia HKTI,” tutur Eka Santosa
Lanjut Eka, mengingatkan agar pihak-pihak yang tidak memahami serta tidak memiliki historis kuat dengan dunia atau organisasi berbasis profesi tani, tidak memaksakan diri untuk memimpin demi menjaga efektivitas roda organisasi ke depan.
masih kata Eka Santosa, yang bersepakat dengan Duddy bahwa fragmentasi masa lalu seharusnya telah selesai melalui proses rekonsiliasi. “Kini saatnya kita menjaga organisasi tetap utuh, rukun, dan kondusif. Masyarakat Jawa Barat sangat menjunjung nilai-nilai silih asah, silih asih, dan silih asuh sebagai landasan kehidupan bersama,” tambahnya.
Sebagai informasi, Forum Inisiator Musda HKTI Jawa Barat sendiri diketahui telah bergerak sejak Maret 2026 demi menghimpun elemen-elemen yang sempat terpisah guna membangun rekonsiliasi organisasi yang inklusif. Di sisi lain, selain persoalan mekanisme Pra Musda, isu yang berkembang di lapangan juga menyoroti potensi munculnya nama Dr. Buky Wibawa Karya Guna (Buky Wikagoe) sebagai calon tunggal dalam Musda HKTI Jawa Barat mendatang.
Guna menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, akurasi, dan hak cover both sides sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi porosmedia.com telah melakukan upaya konfirmasi kepada Dr. Buky Wibawa Karya Guna. Berdasarkan komunikasi terakhir melalui saluran WhatsApp resmi yang dikelola staf ajudannya, pihak terkait menyatakan belum ada pernyataan resmi yang dapat dirilis kepada publik saat ini. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan klarifikasi lanjutan.
(HS/Sud/Red)
