Porosmedia.com, Bandung – Bandung memasuki babak baru kepemimpinan di bawah duet Muhammad Farhan dan Erwin untuk periode 2025–2030. Dengan visi “Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, Agamis)”, mereka membawa semangat perubahan di tengah kompleksitas persoalan kota yang kian menumpuk. Namun, dalam hitungan delapan bulan sejak pelantikan pada Februari 2025, publik mulai menagih arah konkret dari jargon perubahan itu.
Apakah Bandung bergerak menuju pembaruan nyata—atau terjebak pada siklus klasik: wacana besar, langkah kecil, dan hasil yang lambat?
Untuk menjawabnya, Bandung perlu menengok dua cermin moral dan manajerial yang sudah terbukti: kepemimpinan humanis Hasto Wardoyo di Yogyakarta dan integritas kenegaraan Mohammad Natsir, seorang negarawan sejati yang menjadikan moralitas sebagai fondasi politik dan pemerintahan.
1. Kompleksitas Bandung dan Keterlambatan Solusi
Bandung bukan sekadar kota, melainkan metropolitan dengan luka struktural. Dari sampah, kemacetan, banjir, defisit RTH, hingga krisis integritas birokrasi, semua menjadi warisan berat yang menuntut kepemimpinan berani dan visioner.
Fakta bahwa produksi sampah mencapai 1.500–1.600 ton per hari sementara kapasitas pengelolaan di tingkat RW masih minim, memperlihatkan ketidakseimbangan antara kebijakan dan partisipasi warga. Sementara itu, kemacetan yang semakin akut menjadi simbol kegagalan kolektif dalam membangun sistem transportasi publik yang berkeadilan.
Ironisnya, di balik jargon “Bandung Juara”, masih banyak warga yang berjuang dengan persoalan dasar: akses air bersih, sanitasi, dan ruang hidup yang layak. Karena itu, kepemimpinan Farhan–Erwin diuji bukan pada seberapa cepat membangun trotoar baru, melainkan sejauh mana mereka membenahi akar masalah yang membuat Bandung tersendat.
2. Belajar dari Yogyakarta: Humanisme, Gotong Royong, dan Ketegasan
Hasto Wardoyo, bersama wakilnya Wawan Harmawan, menunjukkan bahwa tata kelola kota tidak harus bersandar pada proyek mercusuar. Mereka menata Yogyakarta dengan filosofi sederhana: pembangunan harus menyentuh manusia, bukan hanya bangunan.
Dalam 100 hari pertama, Hasto menggerakkan program bedah rumah berbasis gotong royong, penanganan sampah langsung di sumber, dan pendekatan kampung sebagai basis penanggulangan kemiskinan. Ia bahkan turun langsung ke depo sampah, memastikan tak ada warga yang membuang sembarangan.
Hasto memahami satu hal penting yang kerap hilang di Bandung: perubahan tidak selalu butuh dana besar, tapi butuh kehadiran pemimpin di tengah rakyatnya.
Bandung bisa belajar banyak dari pola ini. Jika Farhan–Erwin berani mendesain ulang tata kelola kota berbasis community driven, bukan contractor driven, maka perubahan yang mereka janjikan akan punya ruh sosial. Program pengelolaan sampah, misalnya, bisa diarahkan pada model desentralisasi RW dengan dukungan teknologi tepat guna, pelibatan universitas, dan insentif berbasis hasil, bukan seremonial.
3. Integritas sebagai Kunci: Cermin dari Mohammad Natsir
Ketika M. Natsir mengajukan Mosi Integral tahun 1950, ia tidak sekadar menyatukan Republik Indonesia, tetapi juga menanamkan prinsip bahwa politik harus bermoral dan pemerintahan harus amanah.
Natsir menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa integritas hanya menghasilkan kesemrawutan moral. Ia menolak mobil dinas, hidup sederhana, dan menegaskan bahwa jabatan hanyalah alat pengabdian, bukan hak istimewa.
Bandung, yang berkali-kali kehilangan pemimpin karena kasus korupsi, sangat membutuhkan semangat Natsir ini. Maka, ketika Farhan berjanji menolak “titipan jabatan” dan mengusung meritokrasi dengan skrining KPK, langkah itu layak diapresiasi—asal tidak berhenti di retorika.
Seperti Natsir, pemimpin Bandung harus menjadikan politik sebagai dakwah sosial, bukan arena kepentingan. Prinsip amar ma’ruf nahi munkar dapat diterjemahkan dalam konteks modern sebagai kontrol sosial berbasis partisipasi publik, transparansi anggaran, dan keberanian membuka data kebijakan ke masyarakat.
4. Bandung Butuh “Mosi Integral” Baru
Bandung perlu semacam “Mosi Integral” versi lokal—sebuah gerakan moral dan administratif yang memulihkan keutuhan tata kelola kota.
Fragmentasi antar-dinas, lemahnya koordinasi, dan ego sektoral birokrasi telah menjadikan Bandung seperti RIS kecil yang berjalan sendiri-sendiri. Mosi Integral Bandung seharusnya berisi satu seruan: mengembalikan kota ini pada kepemimpinan yang amanah, kolaboratif, dan berpihak kepada rakyat.
Program 100 hari Farhan–Erwin akan bernilai besar jika diarahkan untuk membenahi ekosistem birokrasi, bukan sekadar menambal krisis sampah. Integritas birokrasi adalah modal utama untuk mempercepat pembangunan—karena kebijakan yang bersih melahirkan kepercayaan publik, dan kepercayaan publik melahirkan partisipasi sosial.
5. Rekomendasi Strategis: Jalan Bandung ke Depan
Dari refleksi atas Yogyakarta dan keteladanan Natsir, ada beberapa langkah solutif yang bisa menjadi pijakan bagi Bandung:
1. Membangun Gerakan Sosial Kota (Bandung Berdaya):
Revitalisasi peran RW dan kampung dalam menangani sampah, kemiskinan, dan banjir melalui insentif kolaboratif, bukan hanya program top-down.
2. Menerapkan Prinsip “Money Follow Program”:
Fokuskan APBD hanya pada 3–4 program prioritas berbasis hasil: sampah, kemacetan, kemiskinan, dan RTH. Kurangi kegiatan seremonial, optimalkan digitalisasi anggaran.
3. Mengintegrasikan Pendidikan, Kampus, dan Masyarakat:
Terapkan model One Village One University seperti di Yogyakarta, melibatkan perguruan tinggi Bandung dalam riset kebijakan, pendampingan RW, dan pengembangan UMKM.
4. Menumbuhkan Kepemimpinan Teladan:
Farhan–Erwin perlu meniru kesederhanaan dan ketegasan Natsir: hadir di lapangan, mengedepankan moralitas, dan menolak privilese kekuasaan.
5. Membangun Bandung Timur Sebagai “Kota Alternatif”:
Fokus pengembangan ekonomi berbasis UMKM, teknologi hijau, dan transportasi massal di kawasan Bandung Timur untuk mengurangi beban pusat kota.
Bandung, Kota yang Harus Berani Berbenah
Bandung tidak akan berubah hanya karena spanduk “Bandung Utama”. Kota ini akan berubah jika warganya kembali percaya bahwa pemerintahnya bersih, pemimpinnya hadir, dan kebijakan dibuat bukan untuk kepentingan segelintir orang.
Hasto Wardoyo membuktikan bahwa gotong royong adalah teknologi sosial paling efektif, sementara Natsir menunjukkan bahwa moralitas adalah teknologi politik paling abadi.
Jika keduanya disatukan dalam semangat Bandung Utama, maka Bandung bukan hanya akan unggul dan maju, tetapi juga bermartabat, bersih, dan berjiwa manusiawi.
—
Porosmedia.com — Media Analisis, Akurasi, dan Keberanian Moral.
