Porosmedia.com, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara resmi memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (30/3/2026). Di tengah dinamika ekonomi pasca-transisi, Pemerintah Kota Bandung mengklaim sejumlah capaian krusial, meski realisasi pendapatan daerah belum menyentuh angka sempurna.
Dalam dokumen LKPJ tersebut, terungkap bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2025 tertahan di angka Rp7,207 triliun atau sekitar 95,11% dari target yang dipatok sebesar Rp7,577 triliun.
Kemandirian fiskal Kota Bandung masih menjadi sorotan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp3,791 triliun (91,46%), disusul pendapatan transfer sebesar Rp3,367 triliun (98,13%). Sementara dari sisi pengeluaran, Pemkot Bandung hanya mampu menyerap belanja daerah sebesar Rp7,490 triliun, atau sekitar 89,73% dari total pagu anggaran Rp8,347 triliun.
Sisa anggaran yang tidak terserap ini diprediksi akan menjadi catatan kritis DPRD terkait efektivitas eksekusi program di lapangan.
Sektor investasi menjadi primadona dalam laporan Farhan. Realisasi investasi menembus Rp11,92 triliun, melampaui target awal (107,61%). Hal ini diklaim sebagai bukti kepercayaan pasar terhadap stabilitas iklim usaha di Kota Bandung.
Namun, di sisi pertumbuhan ekonomi, Bandung mencatatkan angka 5,29%. Meski melampaui target internal, angka ini masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Barat. Farhan berkilah bahwa struktur ekonomi kota yang didominasi sektor jasa dan konsumsi menjadi faktor pembeda.
“Ini menunjukkan ekonomi kota tetap kuat dan adaptif,” tegas Farhan di hadapan para legislator.
Di sektor sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bandung masih perkasa di angka 84,66, jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 75,90. Hal ini didukung oleh pengeluaran per kapita warga Bandung yang mencapai Rp19,28 juta per tahun.
Sementara itu, prestasi mengejutkan muncul dari sektor lingkungan. Pemkot mengklaim penurunan emisi karbon mencapai 194.150 ton CO₂ ekuivalen, sebuah angka bombastis yang mencapai 270% dari target yang ditetapkan.
Farhan menegaskan bahwa LKPJ ini bukanlah akhir, melainkan bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Ia secara terbuka menantang DPRD untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif—atau bahkan kritis—demi perbaikan kinerja di sisa masa jabatan.
“LKPJ ini menjadi bahan evaluasi bersama demi Bandung yang lebih baik,” pungkasnya.
Kini, bola panas berada di tangan DPRD Kota Bandung. Publik menanti apakah para wakil rakyat akan menerima angka-angka tersebut mentah-mentah, atau memberikan catatan kritis terkait sisa anggaran dan ketimpangan ekonomi yang masih membayangi kota berjuluk Parijs van Java ini. (PM/Red)
