Oleh: R. Wempy Syamkarya
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
Porosmedia.com – Transparansi bukan lagi sekadar jargon manis dalam tata kelola pemerintahan modern, melainkan kebutuhan fundamental untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Pemerintahan Kota Bandung tidak bisa menutup mata: keterbukaan informasi publik adalah fondasi yang menentukan berhasil atau tidaknya agenda pembangunan yang mereka jalankan.
Sayangnya, di banyak sektor masih tampak kelemahan mendasar yang berulang kali menjadi penghambat laju pemerintahan.
Mengapa Transparansi Itu Mendesak?
Publik berhak tahu apa yang dikerjakan pemerintah, bagaimana anggaran dikelola, serta sejauh mana capaian yang diraih. Tanpa keterbukaan, publikasi program hanyalah formalitas belaka. Inilah yang perlu dibenahi secara serius oleh Pemerintah Kota Bandung.
Beberapa langkah strategis yang seharusnya segera dilakukan antara lain:
1. Publikasi Program dan Hasil Pekerjaan
Setiap program harus dipublikasikan secara rutin dan detail melalui kanal resmi: situs web, media sosial, maupun media massa. Transparansi bukan berarti sekadar mengumumkan kegiatan seremonial, tetapi juga menyajikan data capaian, target, dan evaluasi.
2. Mekanisme Pelaporan yang Transparan
Pemerintah harus membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut memantau progres. Tanpa sistem pelaporan yang jelas, publik hanya menjadi penonton, bukan mitra pembangunan.
3. Keterlibatan Masyarakat
Partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masih rendah. Padahal, pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat rentan gagal dan menimbulkan ketidakpuasan.
4. Pemanfaatan Teknologi
Digitalisasi laporan, dashboard data publik, dan aplikasi pengaduan harus segera dioptimalkan. Kota Bandung tidak boleh tertinggal dari kota-kota lain yang sudah lebih maju dalam e-government.
5. Komunikasi Efektif
Tanpa komunikasi yang terbuka dan dua arah, publik hanya menerima informasi sepihak yang sering kali tidak utuh. Akibatnya, ketidakpercayaan semakin menebal.
Kelemahan Internal yang Tak Bisa Diabaikan
Sejumlah masalah klasik di lingkup dinas harus menjadi perhatian serius:
Kurangnya koordinasi antar-dinas, menyebabkan tumpang tindih program.
Minim transparansi dalam pengelolaan anggaran, memicu kecurigaan publik.
Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial yang memperlambat efektivitas kerja.
Stagnasi inovasi, di mana kreativitas birokrasi seolah mandek.
Evaluasi yang lemah, sehingga masalah tidak terdeteksi sejak dini.
Masalah-masalah ini jelas menghambat efektivitas pemerintahan. Akibatnya, agenda besar Pemkot Bandung sering kali tersendat, bahkan gagal mencapai target.
Dinas-Dinas yang Perlu Prioritas Perbaikan
1. Dinas Sosial – memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, bukan sekadar laporan di atas kertas.
2. Dinas Kesehatan – memperluas akses layanan kesehatan, memperbaiki fasilitas, dan meningkatkan kualitas tenaga medis.
3. Dinas Pendidikan – meningkatkan mutu guru dan sarana pendidikan, bukan hanya proyek infrastruktur.
4. Dinas Pekerjaan Umum – membangun dan memelihara infrastruktur dasar secara berkelanjutan, bukan tambal-sulam.
5. Diskominfo – menjadi garda terdepan keterbukaan informasi, bukan sekadar corong propaganda.
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung memikul tanggung jawab penuh atas keberlangsungan roda pemerintahan. Bila koordinasi dinas lemah, bila SDM tidak mumpuni, maka visi besar “Bandung Utama” hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
Perlu keberanian melakukan seleksi dan penataan ulang birokrasi sesuai fungsi dan kompetensinya. Tidak ada alasan untuk mempertahankan pola lama yang terbukti gagal.
Keterbukaan informasi adalah pintu masuk menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tanpa itu, publik akan terus meragukan arah pembangunan. Pemerintah Kota Bandung harus sadar: kepercayaan rakyat bukan hadiah, melainkan hasil kerja nyata yang bisa diuji dengan transparansi.
