Porosmedia.com, Bandung – Tensi konsolidasi menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung Senin pagi (15/6/2026) di Kota Bandung, kian memanas. Sorotan tajam datang dari elemen masyarakat sipil yang menuntut agar transisi kepemimpinan ini tidak sekadar menjadi ajang kompromi politik elitis, melainkan harus menjadi momentum sakral untuk menegakkan kembali kedaulatan petani di Tanah Pasundan.
Sobat Bumi Community, organisasi yang konsisten bergerak di bidang kelestarian lingkungan dan ekonomi sumber daya sejak 2009, secara resmi mengeluarkan maklumat keras yang ditujukan kepada Karteker DPN dan demisioner pengurus HKTI Jawa Barat. Mereka mendesak dibangunnya jembatan kompromi (Golden Bridge) demi menyelamatkan marwah organisasi tani terbesar tersebut dari keterpurukan internal.
Ketua Umum Sobat Bumi Community, Ir. Cepi Al Hakim, M.Si., menegaskan bahwa keabsahan dan legitimasi Musda esok hari dipertaruhkan. Menurutnya, HKTI Jabar harus dikembalikan pada filosofi luhur Sunda; silih asah, silih asih, silih asuh, dan bukan tunduk pada dikte politik praktis yang mengorbankan kepentingan akar rumput.
”HKTI Jawa Barat harus segera disembuhkan dari dualisme internal akibat pembekuan kepengurusan tahun lalu. Malam ini adalah batas akhir! Kami memperingatkan dengan tegas, jika tidak ada rekonsiliasi struktural yang inklusif dan pengesahan ‘Buku Putih’ Sarasehan Petani sebagai kompas program kerja esok hari, maka Musda hanya akan menjadi panggung sandiwara elitis yang kehilangan legitimasi moral di hadapan rakyat,” ujar Cepi Al Hakim dalam pernyataan resminya di Bandung, Minggu (14/6/2026).
Empat Mandat Strategis untuk Pengurus Baru
Sebagai lembaga yang secara formal terlibat dalam Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat serta berbagai dewan tata kelola wilayah sungai, Sobat Bumi Community menilai daulat pangan Pasundan mustahil terwujud tanpa keberanian politik dalam melindungi hak agraria, air, dan akses pasar petani.
Berdasarkan pengalaman empiris di lapangan, Cepi menetapkan empat mandat program kerja berbasis aksi nyata yang wajib dijalankan oleh nahkoda baru DPD HKTI Jabar:
1. Penyelamatan Radikal LP2B dan Sumber Air Hulu
HKTI Jabar dituntut mengambil posisi konfrontatif dan berani dalam mengawal penguatan serta realisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Alih fungsi lahan subur menjadi kawasan industri dan properti harus dihentikan demi melindungi wilayah lumbung pangan. Perlindungan agraria ini wajib diselaraskan dengan pemeliharaan sumber air di kawasan hulu.
Sobat Bumi Community sendiri secara historis telah memelopori Gerakan Penyelamatan Sumber Mata Air di Kawasan Hulu, salah satunya di Kampung Adat Urug, Kiarapandak, Kabupaten Bogor, untuk mengunci komitmen masyarakat adat, pemerintah, dan swasta dalam menjaga kelestarian pasokan air.
2. Merebut Daulat Rantai Pasar Perdagangan Komoditas Unggulan
HKTI Jabar tidak boleh membiarkan petani terus-menerus menjadi korban permainan harga spekulatif. Organisasi ke depan wajib melakukan intervensi berani untuk memangkas sirkulasi tengkulak dan membangun ekosistem perdagangan mandiri bagi komoditas unggulan Jawa Barat—mulai dari padi, hortikultura, susu, hingga produk atsiri dan perkebunan bernilai tinggi (akar wangi, nilam, kopi, kakao, dan aren). HKTI harus bertindak sebagai agregator yang menghubungkan langsung kelompok tani tingkat tapak dengan industri skala besar serta jaringan pasar ekspor.
3. Membangun Sabuk Hijau Agroforestri Produktif
Mendorong pemulihan lahan-lahan kritis di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan catchment area dengan menanam tanaman bernilai ekonomi tinggi serta ramah konservasi. Rekomendasi konkretnya meliputi percepatan program Arenisasi (pohon Aren) untuk sabuk hijau pelindung mata air, pembibitan dan budidaya tanaman Kelor (Moringa) untuk nutrisi pangan, serta peremajaan tanaman Kakao (khususnya klon unggul seperti MCC02) guna mendongkrak pendapatan riil petani.
4. Advokasi Litigasi dan Kebijakan Berbasis PAC-Ranting
HKTI Jabar harus memperpendek jarak birokrasi organisasi dengan mengaktifkan pengurus tingkat kecamatan (PAC) dan desa (Ranting) sebagai posko perlawanan petani. Rekam jejak advokasi Sobat Bumi Community membuktikan bahwa aksi nyata multi-pihak mampu melahirkan dampak regulasi konkrit, seperti pada FGD Cigombong tahun 2011 yang berhasil mendorong keluarnya kebijakan pembatasan eksploitasi air komersial tangki oleh pemerintah daerah.
“Musda esok hari di Kota Bandung adalah ujian wibawa. Jawa Barat tidak butuh pemimpin penakut atau sekadar figur titipan. Kita butuh pemimpin yang sadar data, menguasai rantai distribusi pupuk subsidi, berkomitmen pada hilirisasi produk pasca-panen, dan memiliki sensitivitas ekologis yang tajam. Rekonsiliasi nasional yang dibawa oleh Ketua Umum DPN Sudaryono harus diterjemahkan di Jawa Barat dengan kerja nyata yang berani, bukan sekadar omon-omon politik,” pungkas Cepi. (PM/Red)
