Porosmedia.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menekankan pentingnya pembangunan wilayah yang tidak sekadar seragam secara fisik, namun berakar kuat pada karakter geografis dan sosial masing-masing daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam forum Indonesia Green Connect 2025 di Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Dedi—yang akrab disapa KDM—menyentil desain arsitektur kantor pemerintahan di berbagai daerah Jawa Barat yang dinilainya seragam dan tidak sensitif terhadap perbedaan iklim dan lingkungan.
“Banyak bangunan pemerintah tidak nyaman karena tidak terkoneksi dengan lingkungan. Ruangan panas, boros energi, padahal kita hidup di wilayah yang sejuk. Ini menunjukkan kegagalan dalam memahami kearifan lokal,” ujar KDM.
KDM pun mengajak ITB, sebagai institusi pendidikan teknologis terkemuka, untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan riset arsitektur dan tata ruang berbasis karakter kewilayahan. Ia menilai sudah saatnya lembaga pendidikan tinggi mengambil peran strategis dalam perencanaan dan pembenahan ruang hidup masyarakat.
Lebih lanjut, KDM juga menantang ITB untuk menciptakan solusi konkret dalam pengelolaan energi alternatif, khususnya dari sampah rumah tangga dan energi matahari. Ia menekankan bahwa teknologi yang dibutuhkan untuk mengubah sampah menjadi energi tidak harus mahal dan kompleks.
“Sampah itu potensi energi, bukan musibah. Saya tantang ITB bikin sistem pengelolaan energi dari sampah di lingkungan kelurahan sekitar kampus. Soal biaya, Pemprov Jabar siap mendukung,” tegas KDM.
Namun demikian, pengamat kebijakan publik menilai pernyataan semacam ini perlu diikuti oleh langkah konkret dan berkelanjutan, bukan hanya berhenti di level wacana atau simbolik. Tantangan riil pengelolaan sampah dan energi di tingkat lokal kerap terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, minimnya edukasi publik, dan tumpang tindih regulasi antarinstansi.
KDM juga menyinggung kondisi kawasan pendidikan seperti Jatinangor, yang menurutnya masih jauh dari standar ideal. Ia menyayangkan masih buruknya fasilitas pejalan kaki dan tata lalu lintas yang membahayakan mahasiswa.
“Ilmu jangan hanya berhenti di disertasi. Jatinangor harus jadi kawasan yang bersih, tertib, dan aman bagi para pelajar,” katanya.
Dalam konteks ketahanan energi dan pangan, KDM menyoroti pentingnya teknologi tepat guna yang berbasis kemandirian lokal. Ia mencontohkan pemanfaatan biogas dari peternakan rumah tangga yang telah diterapkan di lingkungannya sendiri.
“Warga di lingkungan saya tidak lagi menggunakan LPG 3 kilogram. Semua kebutuhan energi rumah tangga dipenuhi dari peternakan yang dikelola bersama,” jelasnya.
Pernyataan ini tentu perlu diverifikasi lebih lanjut secara statistik dan empirik. Di banyak wilayah, penggunaan LPG bersubsidi masih tinggi dan belum tergantikan oleh energi alternatif secara merata.
Menurut KDM, jika sistem berbasis kemandirian lokal seperti ini diterapkan luas, maka Jawa Barat dapat menjadi provinsi yang berdaulat energi dan pangan, sekaligus membentuk sirkuit ekonomi baru yang mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas impor dan belanja rumah tangga yang tidak produktif.
“Saya yakin jika ini dilakukan serius dan masif, Jawa Barat bisa menjadi provinsi yang gemah ripah repeh rapih,” tutupnya.
Pernyataan Gubernur ini membuka ruang refleksi tentang sejauh mana visi pembangunan berkelanjutan dan mandiri ini telah berjalan secara konkret. Dengan tantangan urbanisasi, pengelolaan sampah, dan kesenjangan infrastruktur di banyak daerah, janji kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi perlu disertai mekanisme kontrol publik dan pelibatan masyarakat akar rumput.
