Oleh: Wempy Syamkarya (Pengamat Kebijakan Publik dan Politik)
Porosmedia.com – Pemerintahan Kota Bandung tengah berada dalam kondisi yang tidak seimbang, khususnya menyangkut peran dan fungsi jabatan strategis birokrasi tertinggi: Sekretaris Daerah (Sekda). Ketimpangan ini bukan semata persoalan administratif, tetapi telah berdampak nyata terhadap efektivitas sistem manajemen pemerintahan kota.
Saat ini, posisi Sekda hanya dijabat oleh seorang Pejabat Sementara (PjS) yang tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan strategis. Kondisi ini tentu menghambat kelancaran koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta membuat arah kebijakan birokrasi berjalan dalam status darurat administratif. Padahal, posisi Sekda sangat krusial sebagai penggerak roda pemerintahan dan penjaga stabilitas sistem birokrasi.
Sudah waktunya Wali Kota Bandung, Farhan, mengambil sikap tegas dan menentukan siapa yang pantas menduduki jabatan Sekda definitif. Langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan jalannya pemerintahan yang kredibel, efektif, dan profesional.
Sebagai pengamat kebijakan publik dan politik, dari hasil pengamatan dan penelusuran lapangan, terdapat lima nama yang layak dipertimbangkan sebagai calon Sekda Kota Bandung. Mereka adalah:
1. Drs. Dharmawan
2. Drs. Asep Saeful Gufron, M.Si.
3. Sony Bakhtiar
4. H. Iskandar Zulkarnain, ST., M.M.
5. Tono Rusdiantono Hendroyono
Kelima calon tersebut memiliki latar belakang birokrasi yang kuat, keahlian teknis yang memadai, dan pengalaman panjang dalam mengelola institusi pemerintahan. Mereka juga dikenal memiliki integritas, kapabilitas manajerial, serta komitmen terhadap pelayanan publik.
Kini, tinggal bagaimana Wali Kota Farhan melakukan penyaringan yang jernih dan objektif—tanpa terjebak pada loyalitas politik atau tekanan kelompok tertentu. Sekda bukan jabatan politik. Ia harus menjadi pelaksana profesional yang mampu menjaga netralitas, efisiensi, dan stabilitas pemerintahan daerah.
Penetapan Sekda definitif harus segera dilakukan dan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini akan menimbulkan stagnasi, melemahkan pengambilan keputusan, dan menciptakan kebingungan di tubuh birokrasi.
Selama ini, kinerja PjS Sekda tampak tidak memberikan dampak yang signifikan. Hal itu bisa dipahami karena statusnya yang sementara membuatnya tidak memiliki otoritas penuh dalam menentukan arah kebijakan. Situasi ini tidak boleh terus berlanjut. Pemerintahan yang sehat menuntut kejelasan struktur dan kepastian otoritas.
Perlu ditekankan bahwa jabatan Sekda adalah jabatan birokrasi murni. Ia tidak boleh menjadi alat kekuasaan atau objek intervensi politik, baik dari wali kota maupun wakilnya. Sekda harus berdiri di atas prinsip-prinsip profesionalisme dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) tanpa tekanan eksternal.
Kehadiran Sekda definitif sangat dinanti publik. Warga Kota Bandung menanti munculnya figur birokrat sejati yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya dalam kebijakan yang terukur. Saya percaya, dengan ditetapkannya Sekda definitif yang tepat, Pemerintahan Kota Bandung akan semakin maju, responsif, dan berkualitas.
Sikap tegas dari Wali Kota Farhan dalam hal ini akan menjadi cerminan kepemimpinannya. Dari lima calon yang beredar, keputusan harus segera diambil dan diproses sesuai prosedur resmi. Ini adalah bentuk konkret dari tanggung jawab politik dan administratif pemerintahan Farhan-Erwin dalam menjaga kredibilitas birokrasi daerah.
Semoga tulisan ini menjadi catatan penting, sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan Sekda definitif Kota Bandung. Harapannya, keputusan yang diambil benar-benar mewakili harapan publik—yakni birokrasi yang bersih, kuat, dan bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
