Porosmedia.com – Pesta demokrasi Pilwalkot Bandung (Pemilihan Walikota Bandung) tahun 2024 – 2029 sudah mulai diramaikan dan dibicarakan. Wacana ini ramai, sejak Indonesia Strategic Institut ( Instrat) melakukan daring Focus Group Discusion bersama para aktifis, tokoh Bandung, akademisi dan politisi muda.
Ada nama yang digadangkan dalam pilwalkot Bandung ini, yakni Arfi Rafnialdi (Tim Kebijakan Gubernur Jawa Barat) yang ikut mempublikasikan bakal ikut mencalonkan menjadi Walikota Bandung.
Menurut analisa saya, tidak ada korelasinya dengan jabatan yang diembannya. seharusnya sebagai tokoh pemuda harus memiliki sikap politik netral. tanpa intervensi pemerintah atau unsur terkait dalam Pilwalkot mendatang.
Drama seperti ini sering dilakukan oleh kepentingan politik yang mau mencalonkan. “sudahlah, bermainlah sportif, tanpa intrik. awas bola salju bisa menerjang dari pengalaman saya memahami politik di ‘kota kembang’.
Baiknya pemerintah kota Bandung berinisiatif dan memunculkan para inisiator dalam membuat seruan atau ajakan dalam memahami Otda (Otonomi Daerah). Manfaatnya nanti, bisa menentukan kebijakan publik hingga menghindar intervensi politik (misalkan : intervensi Gubernur Jawa Barat)
Dari survey sekelas Instrat seharusnya membeberkan data akurat dari nama – nama yang di usung sebagai bahan kajian atau poling sosial. Sebab akurasi dan validasi data atau nama bakal calon dapat diterima oleh masyarakat. ” sudah saatnya, masyarakat Bandung diajak menganalisa politik tentang masa depannya. bukan dijejel dengan wacana berandai – andai. minimal masyarakat tidak bingung siapa yang diusung atau di wacanakan bakal calon Walikota Bandung itu.
Masyarakat Kota Bandung dengan kultur, tata krama dan budaya tidak pernah terbesit melakukan kecurangan politik. Sebetulnya, mereka peka dengan asumsi kecerdasan sosial dalam memandang politik.
Contoh data nyata kasus politik sebagai acuan dasar adalah dari kekuatan partai di kota Bandung yakni PKS. Maka dari itu, wajar jika Andri Rusmana mencalonkan Wakil Walikota dan Ketua PKS Kota Bandung Tedi Rusmawan sebagai Walikotanya, karena memiliki kekuatan besar.
Selain itu, perihal suara saat pemilu kemarin, Ahmad Nugraha dari PDIP tidak mencapai 10.000 suara. data akuratsi yang lain justru Erwin dari PKB bisa mencapai suara 15.490 sebagai sejarah data terbesar di kota Bandung saat ini.
Dari hal tersebut sangatlah jelas dan terang benderang masyarakat bisa menilai dan melihat bakal calon yang layak bahkan bisa memimpin Kota Bandung sesuai amanah masyarakat Kota Bandung. ini yang saya maksudkan data dan validasi akurat yang sesuai di lapangan.
Berbeda dengan FGD secara metodologis termasuk dalam kategori penelitian yang bersifat kualitatif serta menyampingkan data latar belakang si calon dan ujung pangkal historis politik.
Disinilah seharusnya peran akademisi melakukan perannya terhadap penyimpangan data yang tidak valid. padahal jika terbuka akan membuahkan hasil pilihan pemimpin yang aspiratif dengan mengemban amanah masyarakat yang sebenarnya.
Semoga badan survey atau penelitian manapun bisa memberikan paket lengkap tentang analisa ilmiahnya bukan menimbulkan persepsi pemaksaan politik setelah dipublikasikan menjadi wacana yang ‘menggelitik’.
Pengamat Kebijakan Publik Dan Politik : HRH. Wempy Syam
