Porosmedia.com, Bandung – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Djumhur Hidayat, menyoroti tajam krisis pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di wilayah Bandung Raya yang dinilai sudah masuk tahap krusial. Dalam pertemuan silaturahmi tokoh Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Minggu (10/5/2026), Djumhur menekankan pentingnya sikap “guyub” atau kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan jajaran Pemerintah Kota dan Kabupaten.
Djumhur meyakini bahwa ego sektoral harus dikesampingkan demi penanganan sampah yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa tanpa keseriusan kolektif, persoalan ini akan terus menjadi beban menahun bagi masyarakat.
Sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup, Djumhur mengingatkan bahwa esensi utama birokrasi adalah pelayanan publik. Ia memberikan teguran keras bagi para birokrat yang dianggap abai atau gagal memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
”Birokrat dan pejabat harus mengutamakan pelayanan publik. Jika seorang birokrat tidak mampu melayani kepentingan masyarakat dengan baik, maka kredibilitasnya patut dipertanyakan,” tegas Djumhur.
Senada dengan Menteri LH, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode, Achmad Heryawan (Aher), mengakui bahwa selama masa kepemimpinannya pun persoalan sampah belum tuntas sepenuhnya. Aher menyoroti mandeknya operasional dua proyek strategis, yakni TPAS Legok Nangka dan Nambo.
Aher menyayangkan meskipun proses tender telah usai, kedua fasilitas pengolahan sampah modern tersebut belum kunjung berfungsi optimal.
Paradoks Pembangunan: Aher membandingkan keberhasilan pemerintah membangun proyek raksasa seperti bandara dan kereta cepat, namun seolah “tak berdaya” dalam mengeksekusi solusi sistemik masalah sampah.
Harapan: Operasionalisasi Legok Nangka dan Nambo diharapkan menjadi kunci untuk memangkas sisa produksi sampah Bandung Raya yang saat ini baru tertangani sekitar 30% dari total 5.000 ton per hari.
Wakil Ketua Kadin Indonesia, Agung Suryamal, yang menginisiasi pertemuan tersebut, menambahkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah pusat melalui Menteri LH membawa harapan baru. Namun, ia menekankan bahwa teknologi saja tidak cukup.
”Penting bagi kita untuk melakukan edukasi masif guna mengubah mindset masyarakat tentang pengelolaan sampah yang benar dari hulu ke hilir agar lebih efisien,” ujar Agung.
Sebelum bertolak ke Jakarta, Menteri Djumhur melakukan peninjauan langsung ke fasilitas pengolahan sampah di Pasar Caringin, Bandung. Lokasi ini menjadi contoh nyata hilirisasi sampah yang berhasil mengubah limbah pasar menjadi produk bernilai guna, seperti:
Pakan ternak dan ikan. Briket energi. Bahan Bakar Minyak (BBM) hasil olahan.
Langkah ini diharapkan menjadi pilot project yang bisa direplikasi di titik-titik lain di Jawa Barat untuk menekan volume sampah yang masuk ke TPA.
