Porosmedia.com – Di tengah bayang-bayang perlambatan ekonomi global yang diprediksi hanya tumbuh di angka 3,1% pada tahun 2026, Indonesia justru mencatatkan anomali positif yang mengejutkan banyak analis. Data Triwulan I-2026 menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,61% (y-on-y), melampaui capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,87%.
Lebih impresif lagi, penerimaan pajak pada kuartal yang sama melonjak 20,7% mencapai Rp394,8 triliun, didorong oleh kenaikan drastis PPN dan PPnBM sebesar 57,7%. Fenomena ini memicu pertanyaan besar bagi publik dan pengamat: Di tengah daya beli yang dianggap lesu akibat krisis energi dan ketegangan geopolitik Timur Tengah, dari mana asal kekuatan konsumsi dan likuiditas tersebut?
Narasi yang berkembang di kalangan terbatas menyebutkan bahwa stabilitas anggaran ini tidak lepas dari upaya pemerintah, mulai dari era kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam mengelola apa yang disebut sebagai Old Money dan Trust Fund atau Aset Warisan Nusantara.
Secara terminologi, Old Money merujuk pada kekayaan lintas generasi yang selama ini dikelola secara privat dan cenderung tidak mencolok (quiet luxury). Sementara Trust Fund adalah dana amanah yang dikelola oleh wali amanat (trustee) untuk penerima manfaat tertentu dengan aturan penyaluran yang ketat.
Keberadaan aset-aset ini disinyalir mulai terpetakan pasca Kesepakatan Transparansi Keuangan Global 2017. Kesepakatan tersebut membuka tabir mengenai siapa saja pewaris sah yang memiliki otoritas untuk mengelola aset tersebut bagi kepentingan nasional.
Lonjakan penerimaan pajak yang dianggap “janggal” oleh sebagian pihak, dijelaskan melalui mekanisme hilirisasi aset-aset tak tercatat tersebut ke dalam sistem ekonomi formal. Ketika aset warisan ini dikelola atau dipulangkan ke dalam negeri, negara mendapatkan manfaat langsung melalui instrumen pajak.
”Uang itu ada,” menjadi jawaban diplomatis yang sering muncul dari meja birokrasi. Secara teknis, aset-aset ini berperan dalam dua aspek krusial:
Stimulus Konsumsi: Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi mencapai Rp335 triliun per tahun menjadi mesin penggerak konsumsi. Perputaran uang dari pengadaan bahan baku hingga mitra pengelola menciptakan basis pajak baru (PPN dan PPh) yang signifikan.
Pembiayaan Mandiri: Old Money berperan dalam menyerap instrumen Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi. Hal ini memungkinkan pemerintah menambal defisit APBN dengan berhutang pada “brankas” bangsa sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada kreditur asing meskipun angka utang secara nominal terlihat meningkat.
Keberhasilan Indonesia mencatatkan kinerja ekonomi yang kuat di saat dunia sedang bergejolak menunjukkan adanya strategi geostrategi dan geoekonomi yang matang di balik layar. Program-program kerakyatan yang dijalankan bukan sekadar bantuan sosial, melainkan instrumen untuk menggerakkan roda ekonomi dari bawah.
Transformasi dari aset “diam” menjadi aset produktif ini menjadi fondasi bagi Indonesia Baru. Meski tantangan transparansi dan pengawasan tetap menjadi sorotan, optimisme terhadap masa depan Nusantara yang lebih cemerlang mulai menemukan landasan faktualnya. Data ekonomi yang kuat bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari orkestrasi manajemen aset nasional yang selama ini tidak terlihat di permukaan.
Redaksi
