Porosmedia.com, Bandung– Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan akan segera menindaklanjuti kerusakan infrastruktur jalan yang disebabkan oleh longsor di Jalan Sarimadu RT 01 RW 01, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi. Penanganan ini menjadi prioritas demi menjamin keselamatan dan kelancaran aktivitas warga.
“Besok langsung dikerjakan oleh DSDABM. Kami tidak akan menunggu jika situasinya sudah masuk kategori darurat,” tegas Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, saat meninjau sejumlah titik terdampak longsor, Kamis (17/7/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Erwin didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Binamarga (DSDABM), serta unsur kewilayahan seperti camat, lurah, tokoh masyarakat, dan para ketua RW setempat. Peninjauan ini merupakan respons cepat atas keluhan warga terkait longsor di bantaran aliran sungai dan sejumlah ruas jalan rusak yang membahayakan pengguna.
Menurut Erwin, skala prioritas perbaikan akan ditentukan berdasarkan tingkat urgensi dan kemampuan anggaran. Beberapa titik akan dikerjakan tahun ini melalui skema anggaran perubahan, sementara sisanya akan diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
“Kalau kerusakannya membahayakan keselamatan warga, kita tidak bisa menunggu. Tapi semua harus dicatat, diinventarisasi, dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme,” ucapnya.
Erwin juga menyoroti kawasan Curug yang mengalami kerusakan cukup berat namun belum dikategorikan darurat, sehingga perbaikannya direncanakan masuk RKPD 2026.
Lebih jauh, dalam dialog bersama warga dan para ketua RW, terungkap persoalan serius terkait sodetan air dari kawasan Sarijadi ke wilayah lebih rendah di Cibeureum. Volume air yang besar menyebabkan banjir saat hujan deras dan berdampak pada tiga RW sekaligus: RW 1, RW 3, dan RW 7.
“Ini bukan soal siapa buang ke siapa. Tapi soal keadilan spasial. Kalau aliran air dari hulu tidak dikendalikan, maka daerah hilir akan selalu menjadi korban. Harus ada rekayasa teknis yang adil dan tidak merugikan warga,” kata Erwin.
Warga juga mengeluhkan banjir musiman yang hampir tiap tahun terjadi di sekitar SD dan Puskesmas Cibogo. Banjir ini kerap mengganggu kegiatan pendidikan dan layanan kesehatan, serta menimbulkan kerugian bagi warga.
Erwin mengapresiasi sinergi semua pihak yang telah aktif menyampaikan laporan dan masukan. Ia menekankan perlunya perubahan pendekatan dalam tata kelola pembangunan.
“Pola kerja kita hari ini bukan lagi sektoral, tapi ekosentris. Semua pihak harus terlibat: warga, RW, lurah, camat, hingga OPD teknis. Ini bukan proyek ego birokrasi, tapi amanah pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran publik adalah milik rakyat dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Ini uang rakyat, bukan milik wali kota, bukan milik OPD. Jadi harus digunakan transparan dan tepat sasaran. Saya akan terus turun ke lapangan selama diberi waktu oleh jabatan ini,” ungkapnya.
Menutup kunjungan, Erwin mendorong para ketua RW untuk terus berkoordinasi dengan DSDABM dan menyampaikan laporan secara tertulis agar program prioritas dapat dimonitor secara akuntabel.
“Silakan sampaikan secara formal ke DSDABM. Semua usulan warga akan kita dokumentasikan dan dikawal dalam sistem perencanaan dan penganggaran,” pungkasnya.
