Porosmedia.com – Di negeri ini, kabar bahwa tarif impor dari Amerika Serikat menjadi 0% disambut bak sebuah kemenangan diplomatik. Para pejabat bersorak dalam konferensi pers dan siaran media sosial:
“Lihatlah keberhasilan diplomasi ekonomi kita! Kini barang dari AS bisa masuk tanpa bea masuk!”
Sayangnya, mereka luput—atau sengaja menutup mata—terhadap satu kenyataan mendasar: tarif nol tidak otomatis berarti harga murah. Di negeri ini, harga barang tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan oleh struktur tata niaga yang penuh labirin rente, kuota, dan monopoli yang kerap bersalin rupa menjadi “regulasi”.
Bayangkan ini:
Barang dari Amerika Serikat telah bebas bea masuk. Namun untuk keluar dari pelabuhan, ia harus menapaki jalan panjang: izin kuota, rekomendasi kementerian, sertifikasi teknis, hingga biaya logistik domestik yang ironisnya bisa lebih mahal dari ongkos kirim lintas benua dari Texas ke Tanjung Priok.
Dan di belakang semua proses itu, berdiri nama-nama yang sudah kita kenal: importir besar, grup konglomerasi, dan holding bisnis-politik yang bertahun-tahun menjadi penjaga gerbang rente.
Mereka tidak peduli apakah tarif sudah 0%.
Yang mereka peduli adalah: berapa besar margin rente yang bisa mereka kantongi dari barang yang seharusnya sudah murah itu.
Akibatnya, harga kedelai impor tetap tinggi.
Daging sapi tetap tidak terjangkau.
Jagung tetap mahal, membuat peternak lokal nyaris angkat tangan.
Dan rakyat? Tetap membayar lebih, bahkan ketika negara telah membebaskan bea masuk.
Di negeri ini, kebijakan impor bukan sekadar soal perdagangan bebas. Ia telah menjelma menjadi arena kuasa—arena perebutan rente yang dilegitimasi oleh regulasi.
Tarif hanyalah angka di atas kertas. Harga sebenarnya ditentukan oleh siapa yang duduk di lingkaran dalam tata niaga.
Yang terjadi justru sebaliknya:
Ketika negara membebaskan bea masuk demi menurunkan harga, justru celah rente diperlebar. Pemain besar berlomba-lomba mengantongi izin impor, sementara pelaku usaha lokal—petani dan peternak kecil—dipaksa berkompetisi dengan harga barang yang mereka tak bisa kendalikan.
Ironisnya, di saat negara memberi keistimewaan kepada produk asing melalui tarif 0%, rakyat sendiri justru dibebani pajak yang terus meningkat. Kata mereka, ini demi menambal defisit. Tapi ketika kesempatan besar muncul dari bea masuk impor, justru digratiskan.
Apakah diplomasi ekonomi itu penting? Tentu saja.
Namun diplomasi luar negeri takkan berarti tanpa pembenahan sistem dalam negeri. Selama jalur distribusi dan izin lebih rumit dari jalur pelayaran lintas samudera, selama birokrasi lebih kompleks dari logistik internasional, maka tarif 0% takkan pernah menyentuh harga riil di pasar.
Yang dibutuhkan negeri ini bukan sekadar tarif nol, tapi pembongkaran sistem rente yang kronis.
Selama itu tak dilakukan, maka rakyat hanya akan menikmati ilusi kebijakan: seolah-olah negara berpihak, padahal ia sekadar membuka ruang lebih luas bagi calo, pemain rente, dan pemilik akses ke lingkaran kekuasaan.
Sebagai catatan akhir, rencana impor jagung dan gandum dari Amerika Serikat bukan hanya mengancam struktur harga, tapi juga menghantam daya saing petani lokal. Budidaya kedelai dalam negeri sudah lebih dulu “dimatikan” oleh gelombang impor murah. Kini, jagung pun berada di ambang nasib yang sama.
Padahal, salah satu fungsi tarif impor adalah untuk melindungi industri dan sektor pangan nasional. Tapi ketika tameng itu dilepas, dan yang masuk adalah barang jadi tanpa nilai tambah, maka kita bukan sedang memperkuat ekonomi, tapi perlahan-lahan membongkar fondasinya.
Selamat datang di era 0% tarif, dengan 100% rente.
Sebuah negeri di mana ekonomi tak tunduk pada kebijakan fiskal, melainkan pada kuasa dan kongkalikong yang diwariskan turun-temurun.
Dan seperti biasa, yang menanggung beban akhirnya adalah rakyat.
