Porosmedia.com, Bogor – Peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah di Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, Minggu (29/6/2025), menghadirkan pesan spiritual sekaligus sosial yang kuat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani hadir dalam acara tersebut, menyuarakan pentingnya peran masjid sebagai pusat keadilan dan pemberdayaan.
Namun, di balik retorika yang disampaikan, publik menanti implementasi konkret di lapangan: sejauh mana masjid benar-benar menjadi episentrum keadilan sosial di Jawa Barat? Apakah hanya menjadi panggung simbolik bagi elite politik menjelang kontestasi kekuasaan?
Dalam sambutannya, KDM menyampaikan petuah filosofis Sunda yang sarat etika dan spiritualitas:
“Jaga panon ku awasna, jaga ceuli ku danguna, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna.”
Ungkapan itu menggambarkan laku batin dan pengendalian diri yang menjadi fondasi keadilan personal dan sosial. KDM menegaskan bahwa masjid seharusnya tidak hanya menjadi tempat ritual, tetapi juga pusat kehidupan sosial yang menjaga hak-hak kaum rentan.
“Menjaga anak yatim agar tetap sekolah, menjaga orang miskin agar tetap makan dengan layak, dan mencegah kriminalitas yang lahir dari kemiskinan,” ujar KDM.
Pernyataan ini membuka ruang refleksi: jika akar kriminalitas adalah kemiskinan, apakah Pemprov Jabar telah cukup serius mengentaskannya?
Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut menyampaikan pujian terhadap peran Masjid Darussalam sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Ia menyebut masjid ini sebagai model integrasi spiritual dan pemberdayaan masyarakat.
Namun realita di banyak daerah di Jawa Barat masih jauh dari narasi ini. Banyak masjid hanya berfungsi sebagai tempat ibadah formal, tanpa konektivitas langsung dengan persoalan pendidikan, pangan, atau keadilan sosial.
“Jangan sampai masjid hanya jadi ornamen tanpa makna sosial. Pemerintah perlu mendorong anggaran dan regulasi yang menjadikan masjid sebagai simpul kesejahteraan, bukan sekadar tempat seremonial pejabat,” ujar Tuti Anisa, peneliti sosial keagamaan dari UIN Bandung, saat dimintai pendapat oleh Porosmedia.com.
Pernyataan KDM bahwa “kriminalitas selalu berawal dari kemiskinan” harus dibaca kritis. Jika memang demikian, mengapa berbagai program pengentasan kemiskinan masih belum menyentuh akar strukturalnya?
Di berbagai wilayah Jabar, termasuk Bandung Raya, Garut, Cianjur, dan Sukabumi, data kemiskinan ekstrem dan anak putus sekolah masih tinggi. Di sisi lain, anggaran keagamaan justru kerap terserap untuk pembangunan fisik dan honor seremonial, bukan pemberdayaan langsung masyarakat miskin.
Kehadiran Gubernur dan Ketua MPR di forum keagamaan semacam ini juga menuai pertanyaan: sejauh mana kegiatan keagamaan menjadi instrumen politik elektoral? Dengan posisi KDM yang kian diperhitungkan di bursa nasional, masjid bisa saja digunakan sebagai medium pencitraan.
“Momentum hijrah dan Tahun Baru Islam jangan dimanipulasi sebagai ajang legitimasi elite. Rakyat butuh program, bukan slogan,” kritik aktivis pemuda, Rahmat Fauzan, kepada Porosmedia.com.
Catatan Kritis Porosmedia
1. Jika keadilan sosial ingin dibangun dari masjid, maka diperlukan roadmap kebijakan yang menyentuh tiga aspek: pendidikan anak yatim, jaminan pangan rakyat miskin, dan akses pekerjaan layak.
2. Pemerintah harus transparan soal sejauh mana program keumatan seperti zakat, infak, dan CSR masjid benar-benar sampai ke masyarakat lapis bawah.
3. Jangan ada glorifikasi masjid hanya karena arsitektur dan acara besar—nilai masjid ditentukan oleh sejauh mana ia berpihak pada mustadh’afin (kaum tertindas).
“Keadilan bukan dibangun dari panggung, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang berpihak pada yang tak bersuara.” – Porosmedia
