Porosmedia.com, Bandung – Kebijakan pelarangan kegiatan study tour yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai telah membawa dampak sosial dan ekonomi serius terhadap ribuan pekerja di sektor pariwisata. Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) menyebut, saat ini sedikitnya 2.000 pekerja sektor informal pariwisata terjerat utang ke rentenir dan lembaga pinjaman informal seperti bank emok.
Koordinator SP3JB, Herdis Subarja, menyampaikan bahwa data tersebut diperoleh dari berbagai perusahaan otobus (PO) pariwisata yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Jumlah tersebut, menurutnya, belum termasuk pekerja dari sektor lain seperti agen perjalanan, pelaku UMKM pariwisata, pengelola destinasi wisata, penginapan, dan hotel.
“Kondisi ini bukan sekadar efek samping, tapi bukti nyata bahwa kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi telah menciptakan kemiskinan baru. Yang paling terpukul adalah kelompok kru bus pariwisata—driver dan helper—yang sebelumnya sangat bergantung pada order dari kegiatan sekolah,” ujar Herdis, Rabu, 07 Agustus 2025.
Herdis mengungkapkan bahwa banyak pekerja kini mengalami tekanan ekonomi berat, bahkan ada yang harus berpindah-pindah tempat tinggal demi menghindari kejaran penagih utang. Ia menilai situasi ini sebagai bentuk kegagalan manajemen krisis yang parah dari pemerintah provinsi.
“Ada yang sudah terusir dari tempat kost, ada pula yang menghindar dari keluarga. Mereka terjebak dalam utang konsumtif karena tidak ada lagi penghasilan. Ini bukan bualan, ini realitas di lapangan,” tegas Herdis.
Lebih lanjut, SP3JB mengkritik pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi yang sebelumnya menyebut bahwa kebijakan pelarangan study tour adalah langkah penyelamatan rakyat dari beban utang dan biaya perjalanan.
“Pernyataan itu tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Mohon diralat, Pak Gubernur. Justru ribuan pekerja pariwisata sekarang yang terlilit rentenir dan bank emok. Gubernur mungkin bermaksud menyelamatkan satu kelompok, tetapi mengorbankan kelompok lain secara brutal,” ucap Herdis.
Menurutnya, kebijakan tersebut sarat kepentingan pencitraan, bukan penyelamatan ekonomi yang berdasar pada kajian menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa kebijakan publik yang tidak menyertakan mitigasi terhadap kelompok terdampak hanya akan menimbulkan derita baru di masyarakat.
“Jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Kalau benar-benar ingin menyelamatkan rakyat, duduklah bersama pelaku pariwisata dan legislatif untuk mencari solusi nyata. Cukup sudah argumen normatif dan narasi di media sosial yang justru memperkeruh suasana,” tutur Herdis.
SP3JB menuntut agar Pemprov Jabar segera membentuk forum dialog yang melibatkan perwakilan sektor pariwisata secara menyeluruh, agar ada langkah konkret menyelamatkan mata pencaharian ribuan warga yang menggantungkan hidup dari dunia pariwisata.
