Porosmedia.com, Bandung – Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) melalui pernyataannya meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan sementara kegiatan “Nganjang ka Warga” yang saat ini gencar dilakukan di berbagai wilayah Jawa Barat.
Menurut Herdis Subarja, perwakilan SP3JB, program tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi penyelesaian persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, bahkan justru berpotensi memicu polarisasi. “Kegiatan itu terkesan memunculkan pro dan kontra yang semakin tajam di tengah masyarakat. Situasi ini tidak kondusif karena berpotensi memecah belah,” ujarnya.
Herdis menilai, lebih baik agenda lapangan dialihkan pada kegiatan yang berorientasi pada kebersamaan, penguatan moral, dan persatuan. “Misalnya tabligh akbar, istighosah, siraman rohani, atau kegiatan serupa yang membawa manfaat bagi persatuan dan ketenteraman sosial dengan landasan nilai-nilai religius,” tambahnya.
Ia menyoroti tingginya tensi di media sosial antara pihak yang mendukung dan menolak kegiatan tersebut. Menurutnya, energi publik sebaiknya diarahkan pada solusi konkret untuk persoalan besar yang sedang dihadapi Jawa Barat.
“Persoalan pengangguran misalnya, Jawa Barat berada di posisi kedua nasional dalam jumlah pengangguran terbuka. Banyak pekerja industri dirumahkan atau terkena PHK. Sektor pariwisata pun mengalami penurunan signifikan, ribuan pekerja kehilangan pekerjaan. Sektor jasa dan UMKM pun banyak yang tutup, belum lagi beban tambahan dari angkatan kerja baru,” paparnya.
Herdis menegaskan, gubernur perlu fokus pada kebijakan strategis yang langsung menyentuh akar permasalahan. “Yang kami lihat, kegiatan nganjang ka warga belum menyentuh inti persoalan. Bahkan pernyataan yang disampaikan seringkali hanya menyoroti hal-hal permukaan. Ini bukan lagi masa kampanye, melainkan masa kerja yang mengharuskan pemimpin merangkul semua lapisan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, jika gubernur menunjukkan sikap terbuka, bijak, dan empati terhadap para pekerja, khususnya di sektor pariwisata, maka dukungan dari masyarakat pun akan datang secara alami.
Herdis juga mengingatkan, aksi SP3JB pada 21 Juli 2025 merupakan sinyal bahwa ada persoalan mendasar yang perlu segera ditangani. “Aksi itu bukan tanpa sebab. Ada masalah serius yang mendorongnya. Kami berharap Gubernur menyikapinya secara sensitif dan bijak,” tegasnya.
Ia menutup pernyataan dengan mendorong gubernur menggunakan media komunikasi yang lebih efektif, resmi, dan profesional untuk menjangkau warga Jawa Barat. “Hentikan dulu aktivitas yang berpotensi memecah belah. Fokuslah pada kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi semua pihak,” pungkasnya.
