Porosmedia.com – Program Makan Bergizi (MBG) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di sekolah-sekolah. Namun, program sebesar ini tidak lepas dari tantangan di lapangan, terutama terkait standar sanitasi, keamanan pangan, dan efektivitas pengelolaan dapur.
Berdasarkan hasil evaluasi dan pengalaman sejumlah komunitas chef yang terlibat langsung di dapur MBG, ditemukan adanya kekurangan pada aspek teknis operasional. Misalnya, prosedur sanitasi yang belum seragam, fasilitas dapur yang kurang memenuhi standar higienitas, serta minimnya pelatihan teknis yang relevan bagi tenaga operasional. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko, termasuk kemungkinan terjadinya keracunan makanan jika tidak ditangani dengan serius.
Untuk itu, dibutuhkan sebuah Tim Solusi Pencegahan Keracunan Makanan MBG yang dapat bergerak secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, koperasi, BUMDes, serta para pelaku usaha di bidang pangan. Tim ini diusulkan beranggotakan unsur:
1. Komunitas Chef
Berperan memberikan arahan teknis terkait sanitasi, pengolahan menu bergizi, penyajian makanan, serta pengawasan proses memasak agar sesuai standar mutu.
2. Akademisi dan Praktisi Pendidikan
Membuat paket pelatihan profesional, termasuk penyusunan prosedur kerja yang bisa diterapkan dari hulu (petani, peternak) hingga hilir (pengolahan dan distribusi makanan).
3. Teknologi dan Teknik
Mengembangkan sistem dapur yang lebih efisien dengan mesin tepat guna, standar ventilasi, exhaust fan, pengelolaan limbah, hingga teknologi bioteknologi untuk meningkatkan kualitas produk pangan.
Selain itu, diperlukan pula inovasi dalam produksi bahan olahan seperti bumbu basah, abon, nugget, hingga sosis, yang diproduksi secara higienis dengan melibatkan UMKM dan koperasi lokal. Proses ini sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat desa serta mendukung keberlanjutan rantai pasok pangan.
Yang lebih penting, pemerintah daerah—baik wali kota, bupati, maupun gubernur—didorong untuk memberikan dukungan regulasi berupa surat keputusan atau peraturan pelaksana yang secara khusus mengakui peran tim solusi ini. Dengan adanya payung hukum, tim dapat bekerja secara terstruktur untuk mendampingi dapur MBG, sehingga prinsip “zero mistakes and failure” benar-benar terwujud.
Dengan sistem pencegahan yang tepat, program MBG bukan hanya sekadar menyalurkan makanan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Petani, peternak, UMKM, hingga koperasi desa dapat memperoleh manfaat nyata, sementara masyarakat luas mendapatkan jaminan makanan yang aman, bergizi, dan berkualitas.
Harapannya, inisiatif ini bisa menjadi model kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem pangan sehat, aman, dan berkelanjutan—demi kesejahteraan generasi mendatang.
Ify Afiat & Wempy Syamkarya| Porosmedia
