Porosmedia.com, Bandung – Publik Kota Bandung berhak mendapatkan birokrasi yang bersih, objektif, dan profesional. Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung, muncul sebuah pertanyaan mendasar yang krusial bagi masa depan reformasi birokrasi: Bolehkah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif merangkap jabatan sebagai Ketua Umum LSM atau Ormas independen?
Sebagai Pengamat Kebijakan Publik & Politik, rilis ini disusun sebagai sebuah legal reminder (pengingat hukum) normatif. Tujuannya jelas: agar marwah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan wibawa hukum di Kota Bandung tidak runtuh akibat pembiaran sistemik terhadap benturan kepentingan (conflict of interest).
Fakta Hukum Yang Tidak Dapat Ditawar
1. Garis Merah Hukum: PP No. 94 Tahun 2021
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, terdapat batasan yang sangat ketat mengenai aktivitas organisasi luar bagi ASN. Diksi “pengurus” dalam hukum administrasi negara mencakup jabatan struktural pengambil keputusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Dewan Pembina/Penasihat). Menakhodai LSM atau Ormas yang memiliki ruang gerak politik praktis atau advokasi anggaran sangat rentan menabrak asas netralitas.
Pengecualian Tunggal (SE MenPAN-RB No. 4/1980): PNS hanya diperbolehkan menjadi pengurus pada organisasi/LSM yang didirikan oleh Negara, BUMN, atau Pemerintah Daerah (contoh: PMI, Pramuka, KONI). Itu pun wajib mendapatkan izin tertulis secara resmi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Di luar organisasi plat merah atau organisasi profesi resmi ASN, keterlibatan aktif sebagai pucuk pimpinan adalah pelanggaran etik dan disiplin yang fatal.
2. Argumentasi Hukum: Mengapa Rangkap Jabatan adalah “Bom Waktu” Birokrasi?
Jika fenomena PNS menjabat sebagai Ketua LSM/Ormas independen dibiarkan, maka ekosistem pemerintahan akan menghadapi empat daya rusak utama:
Benturan Kepentingan (Conflict of Interest): Bagaimana mungkin di pagi hari seseorang bertindak sebagai eksekutor kebijakan Pemkot, lalu di sore hari berubah peran menjadi pengkritik Pemkot atas nama LSM? Logika birokrasi akan hancur jika seseorang harus mendemo kebijakan atau anggaran yang ia susun sendiri.
Kematian Netralitas ASN: Berdasarkan UU ASN No. 20 Tahun 2023 Pasal 2, ASN wajib menjaga asas netralitas. Jika sebuah LSM independen dipimpin oleh PNS aktif, publik akan mempertanyakan objektivitas setiap program kemitraan atau penyaluran hibah. “Apakah ini proyek untuk rakyat, atau akomodasi kepentingan organisasi?”
Loyalitas dan Waktu Kerja yang Terbelah: Sesuai PP 94/2021, PNS wajib mencurahkan 100% fokus dan jam kerjanya pada tugas jabatan. Mengurus administrasi LSM, memimpin rapat internal organisasi non-pemerintah, atau mengonsolidasikan massa pada jam kerja adalah bentuk nyata pelanggaran disiplin “tidak melaksanakan tugas”.
Ancaman Politisasi Birokrasi: Ormas dan LSM independen sangat dinamis dan rawan bertransformasi menjadi kendaraan politik praktis. Jika nakhodanya adalah PNS, maka ada risiko besar ASN ditarik menjadi mesin politik terselubung. Ini membuat reformasi birokrasi yang diperjuangkan selama 28 tahun terakhir menjadi sia-sia.
3. Sanksi Hukum: Ancaman Pemberhentian
Melanggar asas netralitas dan disiplin organisasi dalam PP 94/2021 bukan sekadar urusan teguran lisan. Sanksinya masuk dalam kategori Pelanggaran Disiplin Tingkat Sedang hingga Berat. Eskalasi hukumnya sangat jelas, mulai dari pemotongan tunjangan kinerja, penurunan jabatan, hingga Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (dipecat) sebagai PNS. Badan Kepegawaian Negara (BKN) tercatat telah berulang kali mengeksekusi sanksi tegas terhadap ASN yang nekat merangkap jabatan di organisasi advokasi atau politik.
Tuntutan Dan Rekomendasi Untuk Pemkot Bandung & BKPSDM
Demi menjaga marwah tata kelola pemerintahan yang bersih di Kota Bandung, kami mendesak Pemerintah Kota Bandung beserta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengambil langkah konkret:
Tegakkan PP 94/2021 Tanpa Pandang Bulu: Lakukan audit internal dan inventarisasi jabatan. PNS yang terbukti menjabat sebagai Ketua LSM/Ormas independen harus diberikan pilihan tegas: Lepas jabatan ASN atau mundur dari kursi ketua organisasi. Tidak ada wilayah abu-abu.
Transparansi dan Publikasi SK Izin: Jika ada PNS yang mengklaim keanggotaannya di organisasi bentukan Pemda/BUMN, Pemkot wajib mempublikasikan SK Izin Tertulis dari PPK/Wali Kota ke publik. Transparansi adalah obat penawar terbaik untuk mematikan fitnah dan syak wasangka.
Kembalikan Khittah Netralitas: Birokrasi yang kuat tidak diukur dari seberapa banyak “topi” jabatan yang dipakai oleh aparaturnya, melainkan dari konsistensi satu orang menyelesaikan satu tugas demi pelayanan publik yang tuntas.
”Kota Bandung tidak pernah kekurangan orang pintar, namun Bandung hari ini sedang merindukan ketegasan sistem yang konsisten. Membiarkan PNS merangkap jabatan sebagai ketua LSM/Ormas independen sama saja dengan membiarkan wasit ikut menendang bola di dalam lapangan pertandingan.”
Hukum dibuat bukan untuk dinegosiasikan oleh para penegaknya sendiri. Jika fondasi netralitas ASN jebol, maka seluruh visi besar mewujudkan Bandung yang unggul hanya akan berakhir menjadi slogan usang di atas spanduk digital.
Profesionalisme birokrasi tidak diukur dari banyaknya topi organisasi yang dipakai, melainkan dari tuntasnya satu topi pengabdian yang telah dipercayakan oleh rakyat.
R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H.
Pengamat Kebijakan Publik & Politik
