Porosmedia.com, Bandung – 24 Agustus 2025, Polemik penempatan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus bergulir sejak Juli hingga Agustus 2025. Perdebatan antara pihak yang mendukung dengan yang menolak belum juga menemukan titik temu.
Dalam wawancara eksklusif dengan Porosmedia di sebuah kafe kawasan Cisitu, Bandung, Minggu, 24 Agustus 2025, Mamay Satria Kamal – praktisi perikanan sekaligus putra ketiga almarhum Letjen TNI (Purn.) Solihin GP, mantan Gubernur Jawa Barat (1970–1975) – akhirnya angkat suara. Mamay yang dikenal jarang mau diwawancarai ini menegaskan, diskursus KJA tidak boleh sekadar berhenti pada pro-kontra, melainkan harus dilihat dari sisi historis, teknis, dan manfaat nyata bagi nelayan.
“Sejak Susi Pudjiastuti, Soal Benur Tak Pernah Tuntas”
Mamay mengingatkan kembali kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014–2019, Susi Pudjiastuti, yang melarang ekspor benih bening lobster (BBL). Menurutnya, kebijakan itu sebenarnya berpijak pada semangat konservasi. Namun, di sisi lain Indonesia kehilangan potensi nilai tambah karena Vietnam justru menjadi negara yang menikmati hasil teknologi pembesaran benur.
“Almarhum Bapak (Solihin GP) waktu itu sampai memanggil Dekan FPIK Unpad, Prof. Yudi Nurul Ihsan, untuk bertanya: kenapa kita kalah dengan Vietnam? Untuk apa ada fakultas perikanan kalau tidak mampu membesarkan benur sendiri? Dari situlah ide uji coba pembesaran BBL di Pangandaran muncul,” ujar Mamay.
Menurutnya, keberadaan KJA harus ditempatkan dalam kerangka itu: riset pembesaran benur menjadi lobster ekonomis. Jika berhasil, nelayan bisa menikmati nilai tambah besar, negara mendapat devisa, dan praktik penyelundupan BBL dapat ditekan.
Menepis Tuduhan Mengganggu Nelayan
Sejumlah pihak menolak keberadaan KJA dengan alasan mengganggu operasional jaring payang nelayan lokal. Namun, Mamay menepis argumen tersebut.
“Itu tidak mendasar. Tanpa KJA pun, nelayan sudah sulit menebar jaring payang karena banyak bagang. Selain itu, jaring payang hanya bisa ditebar di dasar berpasir, bukan di area karang. Jadi jangan ngarang seolah-olah KJA ini penyebab tunggal,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menguji manfaat KJA sebelum menolaknya. “Kalaupun ada pengusaha yang terlibat, perannya hanya mendukung. FPIK Unpad tidak mungkin membiayai riset sendiri. Sinergi dengan swasta wajar, asalkan transparan dan terbukti bermanfaat bagi masyarakat,” tambah Mamay.
Seruan Sinergi dan Kesabaran
Menurut Mamay, proyek KJA di Pangandaran bukan sekadar percobaan lokal, tetapi bisa menjadi model nasional. Jika berhasil, pemerintah provinsi maupun pusat dapat mereplikasi pola kemitraan antara kampus, nelayan, BUMD, koperasi, hingga swasta.
“Kalau ini berhasil, penyelundupan benur akan berhenti dengan sendirinya. Nelayan tidak perlu menjual murah ke luar negeri karena bisa membesarkan sendiri. Nilai tambah berlipat, taraf hidup rakyat kecil meningkat,” jelasnya.
Ia meminta semua pihak yang selama ini mengaku membela nelayan untuk memberi ruang pada proses riset ini. “Kalau betul membela nelayan kecil, jangan matikan kesempatan mereka. Beri waktu, biarkan dibuktikan secara teknis. Kalau gagal, kita evaluasi bersama. Kalau berhasil, ini jalan besar menuju kesejahteraan pesisir,” tutupnya.
