Porosmedia.com, Bandung – Pernyataan tegas dikeluarkan oleh organisasi pelestari seni dan budaya Sunda, Cepot Motah, terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Suku Sunda yang sempat viral. Ketua Umum Cepot Motah, Tomi Subagja, secara resmi menyatakan sikap bahwa pihaknya menolak untuk menerima klarifikasi dari pihak yang dianggap telah melakukan penghinaan, Jumat, 12 Desember 2025, di jalan Dalem Kaum 71, Kota Bandung, saat ditemui redaksi Porosmedia.com.
Sikap keras ini didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap identitas dan martabat Suku Sunda sebagai suku asli Jawa Barat.
”Kami, Cepot Motah, telah mengambil sikap. Kami tidak akan menerima klarifikasi apa pun,” ujar Tomi Subagja dalam keterangan resminya. “Substansinya sudah jelas, yaitu adanya penghinaan yang telah menyakiti dan mencederai harga diri tempat lahir kami, yaitu Suku Sunda. Bagi kami, ini adalah isu yang menyangkut kehormatan.”
Penolakan klarifikasi ini menunjukkan keseriusan Cepot Motah dalam melindungi nilai-nilai luhur budaya Sunda dan menegaskan batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam ruang publik. Menurut Tomi, upaya klarifikasi yang diajukan oleh pihak terkait dianggap sudah terlambat dan tidak akan menghapus dampak dari penghinaan yang telah terjadi.
Keputusan menolak klarifikasi ini juga dipandang sebagai upaya edukasi publik bahwa isu yang berkaitan dengan etnis, budaya, dan tempat kelahiran bukanlah materi yang bisa ditoleransi untuk dijadikan bahan candaan atau penghinaan.
”Penolakan kami ini bukan sekadar urusan personal, melainkan sikap organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelestarian nama baik dan marwah Suku Sunda,” tambah Tomi. “Kami ingin memberikan pesan yang jelas, bahwa kehormatan Suku Sunda adalah harga mati.”
Cepot Motah berharap sikap tegas ini dapat menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk senantiasa menjunjung tinggi etika berkomunikasi, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Organisasi Cepot Motah menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan adat serta hukum untuk memastikan bahwa martabat Suku Sunda tetap terjaga.
