Porosmedia.com – Hampir satu abad lalu, di sebuah pematang sawah di Cipagalo, Bung Karno tertegun mendapati kenyataan paradoks dari seorang petani bernama Marhaen. Marhaen bukan buruh tani; ia memiliki sawah, cangkul, dan sabitnya sendiri. Secara teori ekonomi klasik, ia adalah pemilik modal. Namun kenyataannya, hidupnya tetap melarat.
Di titik itulah Soekarno menyadari bahwa kepemilikan alat produksi menjadi tidak relevan jika ekosistem di sekelilingnya dirancang untuk menghisap.
Kondisi “Mang Aen” di masa lalu adalah potret presisi petani kita hari ini. Secara hukum, petani mungkin memegang sertifikat tanah atau menguasai alat pertanian. Namun, dalam rantai pasok global yang kapitalistik, mereka hanyalah “pion” yang dipaksa bergerak dalam papan catur yang aturannya dibuat oleh pihak lain.
Ada tiga jerat yang menekan harga gabah dan mencekik kesejahteraan petani, yang tetap relevan sejak zaman Cipagalo hingga era digital:
- Monopoli Informasi dan Harga: Petani memiliki cangkul, tapi spekulan memiliki data. Ketidakadilan harga gabah seringkali bukan karena hukum pasar “permintaan dan penawaran” yang murni, melainkan hasil dari orkestrasi para pemburu rente yang menekan harga di tingkat produsen.
- Involusi Pertanian Modern: Jika dulu musuhnya adalah kolonialisme fisik, sekarang musuhnya adalah ketergantungan pada input kimia dan benih paten yang mahal. Petani “merdeka” di atas kertas, tapi “terjajah” oleh biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual.
- Absensi Negara dalam Proteksi: Kapitalisme yang agresif masuk ke desa-desa tanpa tameng perlindungan negara yang kuat. Akibatnya, gabah petani lokal seringkali harus bertarung dengan beras impor di pasar yang tidak setara.
Kita harus berani mengatakan ini: Marhaenisme hari ini telah dikhianati oleh kebijakan yang terlalu pro-pasar. Membicarakan Marhaen bukan sekadar mengenang Bung Karno di Cipagalo, melainkan menuntut kedaulatan atas harga.
Sudah saatnya kita beralih dari sekadar bantuan “alat pertanian” menuju “Kedaulatan Nilai Tambah”. Jika petani hanya dibiarkan memiliki sawah dan cangkul tanpa akses langsung ke pasar retail dan tanpa kendali atas penetapan harga, maka mereka selamanya akan menjadi “Marhaen” yang diceritakan Soekarno: bekerja keras untuk kemakmuran orang lain.
Ketidakadilan di Cipagalo belum usai. Ia hanya berganti baju. Jika pemerintah tidak berani memotong rantai distribusi yang predatorik, maka jargon “swasembada pangan” hanyalah pemanis retorika di atas penderitaan para pemilik cangkul yang tetap tak mampu membeli berasnya sendiri.
