Porosmedia.com, Depok – Kebijakan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Ahmad Qodari, yang berencana melibatkan homeless media dalam strategi komunikasi pemerintah menuai kritik tajam dari praktisi pers.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang berisiko tinggi terhadap stabilitas informasi dan kualitas demokrasi di Indonesia.
”Jika homeless media diberikan ruang oleh pemerintah, secara tidak langsung kita sedang menanam bom waktu bagi demokrasi yang sehat. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu disinformasi masif yang berdampak pada stabilitas nasional,” ujar Rusdy dalam keterangannya, Kamis (07/05/2026).
Mantan wartawan senior Republika ini menambahkan bahwa tanpa regulasi dan standar etika yang jelas, penggunaan homeless media berisiko memicu perang informasi di ruang publik.
Rusdy menyoroti bahwa karakteristik homeless media memiliki kemiripan dengan praktik media pesanan atau buzzer yang bekerja tanpa batasan kode etik.
”Media jenis ini dapat disetel sesuai pesanan tanpa memperhatikan fakta dan kode etik jurnalistik. Fokus utamanya hanya menarik perhatian publik tanpa adanya akuntabilitas,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan Bakom Pemerintah di bawah kepemimpinan Ahmad Qodari dianggap telah melampaui batas (offside) karena mencampuradukkan peran pers profesional dengan platform yang tidak memiliki kejelasan badan hukum maupun struktur redaksi.
Menurut Rusdy, keterlibatan homeless media dalam agenda pemerintah dapat melecehkan eksistensi media resmi yang selama ini patuh terhadap UU Pers No. 40 Tahun 1999.
”Jika pemerintah memberikan legitimasi pada media yang tidak memenuhi standar produk pers, maka fungsi verifikasi media dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dijalankan Dewan Pers akan kehilangan urgensinya,” tutur Rusdy.
Ia mengingatkan bahwa produk pers yang sah harus memiliki standar penulisan yang baku, mekanisme verifikasi, serta pertanggungjawaban hukum yang jelas.
Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki fungsi kontrol sosial untuk mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap selaras dengan aspirasi rakyat. Rusdy menyarankan agar pemerintah fokus memperkuat ekosistem pers yang telah teruji kredibilitasnya.
”Pemerintah seharusnya membangun komunikasi publik yang sehat dengan menggandeng media-media yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Profesionalisme pers harus menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan partisipasi publik yang konstruktif,” pungkasnya.
