Porosmedia.com – Perjalanan sejarah sering kali terjebak dalam ruang-ruang gelap museum atau sekadar teks kaku di buku sekolah. Namun, apa yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada Sabtu malam (2/5/2026) lalu—dan estafetnya ke berbagai daerah di Jawa Barat—adalah sebuah anomali yang menyegarkan. Kirab Budaya Napak Tilas Padjadjaran bertajuk Binokasih Mulang Salaka bukan sekadar pawai kostum, melainkan sebuah pernyataan politik kebudayaan yang tegas dari kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Langkah Gubernur Jawa Barat mengarak Mahkota Binokasih menggunakan kereta kencana—menggantikan mobil Jeep yang selama ini dianggap kurang memiliki nilai sakralitas budaya—adalah simbolisasi dari “pemulangan karisma”. Secara historis, Mahkota Binokasih bukan sekadar perhiasan emas seberat 8 gram; ia adalah simbol legitimasi peralihan kekuasaan dari Kerajaan Padjadjaran ke Sumedang Larang.
Dengan membawa mahkota ini berkeliling ke delapan titik historis (Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Cianjur, Bogor, Karawang, Depok, hingga Cirebon), Pemprov Jabar sebenarnya sedang melakukan rekonsiliasi sejarah. Ini adalah upaya menyatukan kembali simpul-simpul emosional masyarakat Sunda yang selama ini terfragmentasi oleh batas administratif modern.
Seringkali, kritik muncul bahwa acara kebudayaan hanya membuang-buang anggaran. Namun, data di lapangan berbicara sebaliknya. Di Sumedang, kita melihat bagaimana “ekonomi kerumunan” bekerja secara instan:
Sektor UMKM: Kesaksian pedagang kecil seperti Ibu Santi yang penjualannya naik 300% (dari 1 galon menjadi 3 galon es teh) adalah bukti nyata bahwa budaya adalah pasar.
Okupansi Hotel: Pernyataan Bupati Dony Ahmad Munir mengenai hotel dan restoran yang penuh menunjukkan bahwa event budaya memiliki daya tarik wisata long-stay yang lebih efektif daripada sekadar promosi digital.
Ini adalah bentuk pembangunan infrastruktur kebudayaan. Jika selama ini pemerintah fokus pada aspal dan beton, maka Kirab Budaya ini adalah pembangunan pada aspek “perangkat lunak” (manusia dan mentalitas).
Keberanian Dedi Mulyadi (KDM) dalam menyisipkan pesan politik-sosial di tengah hiruk-pikuk kirab patut dicermati. Pernyataannya tentang “tidak boleh ada rakyat yang sakit tidak diobati” dan “tidak boleh ada yang tidak sekolah” di sela-sela prosesi adat di Ciamis, menunjukkan bahwa ia ingin mengubah citra pemimpin dari sekadar administrator menjadi Pengayuh (pelayan) yang memegang teguh filosofi Sunda.
Usulan perubahan nama Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Galuh juga bukan sekadar romantisme nama. Ini adalah langkah dekolonisasi mental, mengembalikan kebanggaan warga pada akar peradaban mereka yang agung.
Puncak acara yang dijadwalkan pada 16-17 Mei 2026 di Gedung Sate akan menjadi ujian konsistensi. Pertunjukan kolosal tersebut tidak boleh berhenti pada tepuk tangan penonton. Ia harus menjadi momentum bagi Jawa Barat untuk membuktikan bahwa modernitas (pembangunan gedung, jalan, dan teknologi) bisa berjalan beriringan dengan kelestarian sungai, sawah, dan hutan—seperti yang dipesankan dalam filosofi Napak Tilas Padjadjaran.
Kita tidak sedang menonton masa lalu yang berjalan di atas kereta kencana. Kita sedang melihat masa depan Jawa Barat yang mencoba berdiri tegak di atas fondasi identitasnya sendiri. Kirab ini adalah pengingat: sebuah bangsa akan kehilangan arah jika ia melupakan kompas sejarahnya. Sumedang telah menyalakan apinya, kini tugas daerah lain adalah memastikan api kebudayaan itu tidak sekadar menjadi tontonan, tapi juga tuntunan dalam bernegara.
