Porosmedia.com – Pernyataan “Adil dan makmur memerlukan waktu yang kita tidak tahu tercapainya” bukan sekadar ungkapan skeptisisme, melainkan sebuah refleksi realistis atas janji-janji politik dan kontrak sosial kita sebagai bangsa. Di tengah percepatan arus informasi, kita seringkali dipaksa untuk menuntut hasil instan, namun sejarah mencatat bahwa keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi tidak pernah datang sebagai paket kiriman kilat.
1. Keadilan Bukan Destinasi, Melainkan Konsistensi
Secara hukum dan ketatanegaraan, “Keadilan” seringkali terjebak dalam teks normatif. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya lag atau jeda antara regulasi dan implementasi.
Data Riil: Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan rasio gini (ketimpangan) seringkali menjadi indikator betapa “keadilan” masih menjadi variabel yang fluktuatif.
Analisis: Menunggu “tercapainya” keadilan tanpa melakukan pengawalan hukum adalah kesia-siaan. Keadilan yang tertunda (justice delayed) memang sering dianggap sebagai keadilan yang tertolak (justice denied), namun dalam konteks makro bernegara, ia adalah hasil dari akumulasi perbaikan sistemik yang memakan waktu dekade, bukan sekadar periode jabatan.
2. Kemakmuran di Tengah Ketidakpastian Global
Realitas ekonomi hari ini menunjukkan bahwa kemakmuran suatu bangsa tidak lagi hanya bergantung pada kebijakan domestik, tetapi juga pada volatilitas geopolitik global.
Fakta: Fluktuasi harga komoditas, disrupsi teknologi, dan krisis iklim adalah variabel yang membuat “waktu tercapainya kemakmuran” menjadi target yang terus bergerak (moving target).
Perspektif Kritis: Jika kita memaksakan narasi bahwa kemakmuran sudah “sampai” padahal secara statistik daya beli masyarakat masih stagnan, kita justru menciptakan public distrust. Sikap “menahan diri” atau “tahan dulu” sebagaimana disebut di awal, adalah bentuk kejujuran intelektual agar kita tidak terjebak dalam populisme semu.
3. Keamanan Hukum dalam Beropini
Secara hukum (terutama dalam koridor UU ITE di Indonesia), mengkritik lambatnya pencapaian kesejahteraan adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Opini ini tidak menyerang personalitas atau golongan, melainkan mengevaluasi arah perjalanan bangsa.
Catatan Redaksi: “Menahan diri” bukan berarti pasif. Ia adalah jeda strategis untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga pemerataan yang berkeadilan.
Menuju Moderasi Harapan
Kita harus berani jujur bahwa “Adil dan Makmur” adalah bintang penunjuk arah (leidstar), bukan sekadar garis finis. Ketidaktahuan kita akan kapan pastinya hal itu tercapai seharusnya tidak membuat kita pesimis, melainkan membuat kita lebih mawas diri dalam mengawasi kebijakan publik.
Ir. Irwan Nurwansyah
