Porosmedia.com, Bandung – “Kita ini termasuk sedikit dari orang tua yang masih peduli untuk mengajak anak-anak belajar langsung dari lapangan,” ujar Herdis Subardja, Ketua Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), mengawali pernyataannya soal pentingnya memperkuat sinergi antara pendidikan dan sektor pariwisata.
Menurut Herdis, pelajaran sejarah dan budaya di sekolah saat ini lebih sering disampaikan hanya melalui buku atau gambar. Padahal, di Jawa Barat, khususnya Bandung, terdapat begitu banyak situs dan museum yang dapat dijadikan media pembelajaran langsung—seperti Museum Konferensi Asia-Afrika atau Museum Geologi.
“Inilah pentingnya program pendidikan yang terintegrasi dengan lingkungan. Link and match antara dunia pendidikan dan realitas di lapangan. Saat siswa belajar sejarah atau budaya, mereka seharusnya bisa menyaksikan langsung bukti-buktinya. Ini bukan sekadar ‘study tour’, tapi bagian dari proses pendidikan karakter,” tegasnya.
Herdis juga mengingatkan bahwa banyak situs sejarah kini berkembang menjadi destinasi wisata. Oleh karena itu, perlu kebijakan yang tidak semata berorientasi komersial, melainkan tetap menempatkan nilai edukatif sebagai esensi utama. Ia menilai, studi lapangan harus dilihat sebagai strategi penguatan literasi sejarah sekaligus sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Jawa Barat memang bukan Bali. Tapi bukan berarti tidak bisa mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan pendidikan seperti yang dilakukan di sana,” tambahnya.
Kritik terhadap kebijakan Gubernur Jabar membuat kemarahan kalangan pekerja pariwisata dipicu oleh terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 45/PK.03.03/KESRA, yang membatasi kegiatan studi wisata atau study tour oleh pelajar. Menurut P3JB, kebijakan ini dikeluarkan tanpa kajian sosial-ekonomi yang memadai dan tanpa melibatkan pelaku lapangan secara dialogis.
Sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut, ribuan pekerja pariwisata dari berbagai wilayah Jawa Barat menyatakan siap melakukan aksi damai mengepung Gedung Sate, Bandung, pada Senin, 21 Juli 2025. Aksi ini diprakarsai oleh Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB).
“Apakah pemerintah memahami dampak kebijakan ini terhadap kehidupan ribuan pekerja pariwisata?” tanya Herdis dengan nada kritis. Ia menyoroti dampak luas yang akan ditimbulkan, mulai dari pemandu wisata, sopir dan kru bus pariwisata, pemilik biro perjalanan, pelaku seni budaya, hingga UMKM pengrajin lokal.
Baca Juga : karir menjanjikan untuk seorang robot engineer
Menurutnya, pembatasan study tour justru akan mematikan denyut ekonomi yang tengah mencoba bangkit pasca pandemi dan resesi. Ia mengakui bahwa ada kekhawatiran terkait pungutan biaya yang membebani orang tua. Namun, solusi bukan dengan melarang kegiatan, melainkan dengan mengatur dan mengawasi harga serta menjamin transparansi.
“Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, hingga DPRD Jawa Barat seharusnya duduk bersama untuk merumuskan regulasi yang adil, bukan malah memutus siklus ekonomi secara sepihak,” tegas Herdis.
Daripada itu, adanya peringatan tegas dari Pekerja Pariwisata yang terhimpun di P3JB juga menyatakan, jika aspirasi mereka tetap diabaikan, maka akan ada langkah lanjutan berupa pelaporan ke Kementerian Pendidikan, Kementerian Pariwisata, DPR RI bahkan Presiden RI. Jika tetap tidak ada respons yang adil dan proporsional, jalur hukum akan ditempuh sebagai bentuk perjuangan hak hidup pekerja pariwisata.
“Ini bukan sekadar soal tur sekolah. Ini menyangkut keberlangsungan ekonomi ribuan keluarga. Jika program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diperluas sebagai solusi ketimpangan, maka jangan sampai MBG justru dibutuhkan oleh keluarga para pekerja pariwisata yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan realitas,” ujar Herdis.
