Porosmedia.com, Bandung – Aksi unjuk rasa Pekerja Pariwisata Jawa Barat Bersatu (P3JB) di Gedung Sate pada 21 Juli 2025 menjadi sorotan besar. Gelombang keluhan dari pelaku sektor pariwisata memuncak setelah kebijakan larangan study tour sekolah yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dinilai memukul telak keberlangsungan ekonomi ribuan pelaku usaha.
Koordinator P3JB, Herdis Subarja, menegaskan bahwa kehadiran mereka di Gedung Sate bukanlah aksi politik atau upaya mencari sorotan, melainkan jeritan ekonomi ribuan pelaku pariwisata.
“Kami datang bukan untuk unjuk kekuatan atau mencari panggung. Kami datang karena realitasnya ribuan pekerja pariwisata jatuh miskin akibat kebijakan ini. Bahkan tanpa larangan study tour pun kami sudah berada di garis kemiskinan, tetapi masih bertahan. Sekarang kami benar-benar terpuruk,” ungkap Herdis.
Desakan Serius: Gubernur Diminta Hentikan Retorika Medsos
Herdis menyoroti bahwa respons Gubernur Jawa Barat terhadap aksi P3JB justru terkesan reaktif di media sosial, alih-alih fokus pada langkah penyelamatan konkret.
“Kami tidak membutuhkan balasan komentar di media sosial atau pernyataan di sela kunjungan ke daerah yang justru memunculkan kesan meremehkan aspirasi pekerja pariwisata. Yang kami butuhkan adalah solusi nyata,” tegasnya.
P3JB memandang bahwa ini adalah momentum bagi Gubernur Dedi Mulyadi untuk memperbaiki dampak negatif kebijakan dan sekaligus mengembalikan kepercayaan sektor pariwisata terhadap pemerintah provinsi.
Dampak Ekonomi: Rantai Panjang yang Terputus
Larangan study tour bukan hanya menghantam biro perjalanan wisata, tetapi juga memutus rantai ekonomi yang melibatkan berbagai sektor pendukung.
Data P3JB menyebutkan bahwa ada sekitar 8.000 pekerja pariwisata di Jawa Barat yang kini menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan. Namun, angka ini belum mencakup ribuan pelaku UMKM, pengemudi bus pariwisata, pemandu wisata, pengusaha hotel, pedagang kuliner, hingga destinasi wisata yang bergantung pada arus rombongan pelajar.
Ketua Serikat Buruh Nasionalis Indonesia Kota Bandung Yadi Suryadi, Selasa, 29 Juli 2025, di Kiaracondong, Bandung, saat dimintai keterangannya menilai kebijakan larangan study tour memang sah dilakukan demi alasan tertentu, tetapi harus diimbangi mitigasi dampak.
“Sektor pariwisata adalah ekosistem besar. Ketika satu jalur seperti study tour ditutup, efek domino bisa menghantam UMKM dan pendapatan daerah. Tanpa skema kompensasi atau alternatif kebijakan, kerugian akan semakin membesar,” jelasnya.
Perbandingan Kebijakan: Belajar dari Provinsi Lain
Larangan study tour bukan hanya diterapkan di Jawa Barat. Beberapa provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur menerapkan aturan serupa, namun pendekatannya berbeda.
Di Jawa Tengah, Pemprov menggandeng pelaku pariwisata lokal untuk membuat program study tour berbasis edukasi dalam provinsi. Sementara Jawa Timur mendorong program “Wisata Edukatif Murah” yang mengutamakan destinasi lokal dengan biaya terjangkau.
“Perbedaan terletak pada mitigasi. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pemerintah tidak hanya melarang tetapi juga menyediakan jalur alternatif. Sementara di Jawa Barat, larangan berdiri sendiri tanpa ada solusi yang jelas. Ini yang membuat situasi di Jabar semakin panas,” ujar Herdis.
Tuntutan P3JB: Bentuk Tim Khusus & Libatkan Semua Pihak
P3JB mendesak Gubernur Jawa Barat segera membentuk tim khusus yang melibatkan SKPD terkait, bupati/wali kota, dan pengusaha pariwisata untuk duduk bersama merumuskan solusi.
“Panggil semua pemangku kepentingan. Duduk bersama mencari mufakat. Ini bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi tanggung jawab jabatan. Kalau terus dijawab dengan konten atau unggahan di media sosial, masalah ini tidak akan selesai. Yang ada hanya perpecahan dan kegaduhan di masyarakat,” pungkas Herdis.
Analisis Porosmedia.com
Kebijakan publik yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat semestinya diikuti rencana mitigasi yang matang. Kasus larangan study tour di Jawa Barat menunjukkan lemahnya antisipasi dampak ekonomi, khususnya bagi sektor yang rapuh seperti pariwisata pasca-pandemi.
Porosmedia menilai bahwa transparansi komunikasi, koordinasi lintas daerah, serta penyediaan alternatif kebijakan menjadi kunci. Tanpa langkah konkret, risiko ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah provinsi akan meningkat, dan sektor pariwisata berpotensi kehilangan daya saing dibandingkan provinsi lain.
