Porosmedia.com – Indonesia kini berada di persimpangan jalan diplomatik yang krusial. Desakan agar pemerintah segera menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP) semakin menguat, guna menghindari risiko terseretnya kedaulatan negara ke dalam pusaran kepentingan politik internasional yang dinilai bias.
Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM., memberikan peringatan keras terkait posisi Indonesia dalam lembaga tersebut. Menurutnya, langkah ini penting agar Indonesia tidak dijadikan alat legitimasi bagi agenda yang bertentangan dengan prinsip politik luar negeri yang dianut bangsa.
”Segera keluar dari BoP sekarang juga. Jangan biarkan Indonesia dijadikan alat legitimasi bagi kepentingan yang justru memperparah ketidakadilan internasional,” ungkap Aceng dalam keterangannya kepada Redaksi Porosmedia.com, Senin (9/3/2026).
Aceng menyoroti momentum berdirinya BoP yang bertepatan dengan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia menilai publik patut bersikap kritis terhadap lembaga yang bergerak dalam orbit kekuatan politik tertentu, terutama yang berafiliasi dengan tokoh-tokoh kontroversial dalam dinamika konflik di Jalur Gaza.
“Pertanyaannya mendasar: mengapa Indonesia harus berada dalam forum yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang justru menjadi bagian dari konflik itu sendiri?” cetusnya.
Dalam analisisnya, Aceng menjelaskan bahwa forum internasional sering kali tidak sekadar menjadi ruang diplomasi, melainkan instrumen legitimasi geopolitik. Bergabungnya Indonesia—sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar—diduga kuat ingin dimanfaatkan untuk membangun narasi global demi mendukung kebijakan blok tertentu.
”Jika ini dibiarkan, Indonesia bukan lagi bertindak sebagai mediator yang independen, melainkan berisiko menjadi alat propaganda. Ini menyangkut marwah dan martabat bangsa di mata dunia,” tegas Aceng.
Mengacu pada fondasi yang diletakkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, Aceng mengingatkan bahwa politik luar negeri Indonesia haruslah “Bebas Aktif”. Prinsip ini lahir agar negara berkembang tidak sekadar menjadi ‘pion’ dalam papan catur kekuatan besar dunia.
Solidaritas global yang dibangun sejak Konferensi Asia-Afrika seharusnya menjadi kompas. Indonesia harus berdiri sebagai kekuatan moral dunia yang mandiri, bukan sebagai pengikut blok kekuatan mana pun.
”Sejarah membuktikan bahwa dalam politik global, tidak ada persahabatan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Banyak contoh negara yang ditinggalkan begitu saja oleh sekutunya saat kepentingan berubah. Indonesia tidak boleh jatuh ke lubang yang sama,” paparnya.
Lebih jauh, Aceng menggarisbawahi bahwa keterlibatan dalam struktur seperti BoP dapat menempatkan Indonesia pada posisi rawan. Di tengah polarisasi dunia yang semakin tajam, keberpihakan pada poros tertentu justru akan menyeret bangsa ke dalam konflik yang bukan merupakan kepentingan nasional.
”Langkah paling rasional dan bermartabat saat ini adalah menarik diri dari Board of Peace. Kita memiliki sejarah diplomasi yang jauh lebih independen dan terhormat tanpa harus didikte oleh rancangan kekuatan besar,” tambahnya.
Ia menutup pernyataannya dengan sebuah peringatan reflektif bagi pengambil kebijakan: “Sejarah akan mencatat pilihan ini. Kita tidak boleh membiarkan diri secara sukarela menjadi alat legitimasi bagi kepentingan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian yang sejati.”
