Esai reflektif–satir: Harri Safiari
Porosmedia.com – Suatu hari, Korupsinikus sampai pada satu kesimpulan sederhana: persoalannya bukan pada jawabannya, melainkan pada pertanyaan yang terus diajukan negeri ini.
Setiap kali bencana besar terjadi—banjir dan longsor November 2025 salah satunya—pertanyaan yang muncul justru terdengar janggal: apakah polemik ijazah palsu Presiden ada hubungannya dengan bencana alam? Pertanyaan itu berulang di warung kopi, linimasa media sosial, bahkan dalam diskusi serius yang mengaku rasional, termasuk di ranah akademis, dan majlis taklim pula.
Korupsinikus mengernyit. Ia tahu betul: hujan tidak membaca ijazah. Longsor tidak peduli gelar akademik. Sungai meluap bukan karena polemik administratif, melainkan karena hulu kehilangan hutan, lereng kehilangan akar, dan tata ruang kehilangan kendali.
Sepatutnya, jutaan gelondong kayu hasil gergajian, bisa angkat bicara!
Secara ilmiah dan faktual, tidak ada korelasi langsung antara isu ijazah diduga palsu dengan bencana ekologis. Dua dunia berbeda. Dua jenis masalah yang tidak boleh dipaksakan bertemu. Namun justru di situlah Korupsinikus mencium persoalan yang lebih dalam dan subtil.
Ruang Perhatian yang Terbatas
Korupsinikus dalam catatan melipirnya, memuat satu hal penting: ruang perhatian publik tidak pernah tak terbatas. Ketika satu isu disorot berlebihan, isu lain otomatis tersisih. Dan pada November 2025, yang tersisih bukan sekadar berita lanjutan bencana, melainkan pembongkaran sebab-sebab struktural di baliknya. Faktanya, soal penyebab ini selama ini, ditutup-tutupi rapat-rapat!
Polemik ijazah adalah isu simbolik. Ia mudah diperdebatkan, mudah dipotong jadi kutipan, mudah memancing emosi. Ada tokoh, ada pro dan kontra, ada drama. Media menyukainya. Publik pun demikian. Berhari-hari, hingga bertahun-tahun bandulnya terus bergerak ke sana – ke mari.
Sebaliknya, kerusakan lingkungan adalah isu yang melelahkan. Ia membutuhan data, kesabaran, keberlanjutan liputan, dan keberanian menelusuri dokumen perizinan. Tidak sensasional. Tidak instan. Tidak selalu mendatangkan klik. Malah, bila perlu dihindari, karena bikin ribet katanya.
Di titik ini, Korupsinikus tidak menuduh siapa pun. Ia hanya mencatat pola: apa yang ribut cenderung dirawat, apa yang sunyi dibiarkan.
Bencana sebagai Peristiwa, Bukan Proses
Banjir dan longsor kerap diperlakukan sebagai peristiwa tunggal: hujan turun, air naik, tanah bergerak. Lalu selesai. Setelah itu, perhatian berpindah.
Yang jarang diperlakukan sebagai berita utama adalah proses panjang sebelum bencana: perubahan tutupan hutan, pembukaan kawasan rawan, izin yang terbit berlapis-lapis, rekomendasi teknis yang diabaikan, serta pengawasan yang longgar. Penyebabnya, kongkalikong kelas berat kerap berkelindan – antara pemberi izin dan pelaku usaha, mesra amat!
Korupsinikus bertanya pelan: mengapa pertanyaan-pertanyaan ini jarang menjadi headline?
Padahal di sanalah akar persoalan berada. Bukan pada siapa yang berdebat paling keras di layar, melainkan pada keputusan-keputusan sunyi yang diambil bertahun-tahun sebelum hujan turun.
Korelasi yang Sering Disalahpahami
Di sinilah kesalahpahaman publik sering terjadi. Bukan karena banjir disebabkan oleh polemik ijazah, melainkan karena keduanya hadir bersamaan dalam satu lanskap sosial yang sama: lanskap yang lebih sibuk mengurusi simbol ketimbang substansi.
Korupsinikus menyebutnya korelasi perhatian, bukan korelasi sebab-akibat.
Ketika energi nasional terkuras untuk debat simbolik, pengawasan terhadap kebijakan substantif melemah. Dalam kelengahan itu, proses-proses yang berisiko terhadap lingkungan berjalan tanpa cukup sorotan. Hingga akhirnya alam menyampaikan koreksi dengan caranya sendiri.
Ini bukan tudingan. Ini observasi yang bisa diuji.
Media, Etika, dan Ketidaknyamanan
Korupsinikus memahami dilema media. Ia tahu media bekerja dalam tekanan kecepatan, minat pembaca, dan persaingan algoritma. Namun ia juga tahu satu hal lain: etika media bukan sekadar soal netralitas, melainkan soal proporsi.
Netral tidak berarti semua isu mendapat porsi yang sama. Objektif tidak berarti menghindari ketidaknyamanan. Etis tidak berarti selalu aman.
Ketika bencana besar terjadi, etika justru menuntut media untuk bertahan lebih lama, menggali lebih dalam, dan menghubungkan peristiwa dengan proses kebijakan yang melahirkannya.
Sibuk Bertengkar?
Korupsinikus akhirnya sampai pada simpulan yang getir nan suram: negeri ini terlalu sibuk bertengkar karena itu, tak sempat menerapkan solusi, apalagi bertanggung jawab.
Perdebatan simbolik memberi ilusi partisipasi. Orang merasa terlibat, merasa kritis, merasa berada di pihak kebenaran. Padahal di saat yang sama, tumpukan persoalan itu yang menentukan hidup dan mati warga, berada di luar sorotan.
Banjir dan longsor Sumatera November 2025 bukan metafora. Ia nyata. Korbannya nyata. Kerugiannya terukur. Dan sebab-sebabnya bisa ditelusuri jika ada kemauan.
Epilog
Korupsinikus berdiri di tepi sungai yang meluap. Air keruh memantulkan wajah ngeri nan kusam — sayangnya, wujudnya tanpa cermin, dan nir kritik!
“Ijazah bisa diuji di ruang arsip,” katanya pelan.
“Namun keberadaban negara diuji saat bencana datang. Kerapnya, selalu lambat, apalagi masih setengah yakin, kita mampu loh menanganinya?! ”
Bukan alam yang gagal memberi tanda.
Kitalah yang terlalu sibuk melihat ke arah lain, yang tak substansial
“Seringnya, para pengatur di negeri ini hanya bisa celingak-celinguk ketika bencana yang sudah diestimasi di negeri Ring of Fire muncul,” gumam Korupsinikus menutup sesi “salah bertanya’. (Selesai).
