Porosnedia.com, Bandung – Tokoh masyarakat Jawa Barat, Eka Santosa, melontarkan kritik tajam terhadap prosedur hukum yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani perkara yang menyeret nama Ono Surono. Eka menilai, terdapat indikasi tindakan di luar prosedur yang berpotensi mencederai marwah penegakan hukum di Indonesia.
Dalam pernyataan resminya di Bandung, Kamis (2/4/2026), Eka menegaskan bahwa meskipun dirinya menghormati penuh supremasi hukum, segala bentuk tindakan hukum wajib dijalankan sesuai koridor regulasi yang berlaku.
”Penegakan hukum tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang diduga melanggar prosedur dan mencederai prinsip keadilan. Kita harus melihat ini secara jernih agar tidak ada kesan kesewenang-wenangan,” ujar Eka Santosa.
Eka menyoroti beberapa poin krusial saat proses penggeledahan berlangsung. Salah satunya adalah adanya permintaan untuk menonaktifkan kamera pengawas (CCTV) serta dugaan tidak adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
“Permintaan mematikan CCTV dan ketiadaan surat izin resmi itu hal yang sangat serius. Jika prosedur dasar saja diabaikan, wajar jika publik bertanya-tanya: ada apa di balik ini semua? Integritas lembaga penegak hukum menjadi taruhannya di sini,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyayangkan adanya penyitaan sejumlah barang yang menurutnya diduga kuat tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok perkara yang sedang ditangani. Menurut Eka, tindakan tersebut menguatkan persepsi adanya upaya paksa yang melampaui kewenangan.
Eka Santosa mengingatkan agar KPK menjaga marwahnya sebagai lembaga independen dan tidak terjebak dalam pusaran kepentingan tertentu. Ia berharap proses hukum terhadap Ono Surono tidak berubah menjadi instrumen tekanan politik.
”Jangan sampai proses ini menimbulkan persepsi di masyarakat sebagai pesanan politik untuk menekan Saudara Ono Surono. Penegakan hukum harus murni untuk keadilan, bukan menjadi alat tekanan,” tambahnya.
Mengakhiri pernyataannya, tokoh Jawa Barat ini mendesak agar KPK kembali ke khitahnya dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat luas.
