Porosmedia.com, Bandung – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung mulai mengalihkan fokus strategi kesehatan dari kuratif (pengobatan) menjadi promotif dan preventif melalui penguatan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Langkah ini diambil guna memitigasi risiko penyakit kronis yang seringkali baru terdeteksi saat kondisi pasien sudah kritis.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Bandung, dr. Deborah Johana Rattu, mengungkapkan bahwa pemeriksaan dini merupakan investasi daerah untuk menekan beban biaya pengobatan di masa depan yang terus membengkak.
”Banyak kasus baru diketahui saat sudah muncul komplikasi, seperti gangguan penglihatan akibat diabetes atau hipertensi kronis. Melalui CKG, risiko kesehatan seseorang bahkan bisa diprediksi hingga 10 tahun ke depan berdasarkan data klinis,” ujar Deborah dalam talkshow di Radio Sonata, Kamis (9/4/2026).
Salah satu poin krusial dalam program ini adalah aksesibilitas. Deborah menegaskan bahwa CKG terbuka bagi seluruh warga tanpa dibatasi oleh status kepesertaan BPJS maupun zonasi wilayah. Masyarakat dapat mendatangi Puskesmas terdekat atau memanfaatkan layanan “jemput bola” yang menyasar komunitas.
Meski demikian, layanan di komunitas masih terbatas pada pemeriksaan dasar seperti: Pengukuran indeks massa tubuh (berat/tinggi badan), Lingkar perut danTekanan darah.
Untuk pemeriksaan spesifik seperti rekam jantung (EKG), USG, hingga deteksi dini kanker, masyarakat tetap diarahkan ke fasilitas kesehatan (Faskes) yang memiliki alat penunjang lengkap. Pemkot Bandung sendiri menargetkan minimal 46 persen atau sekitar 1,15 juta jiwa dari total penduduk Bandung dapat terjaring program ini.
Di sisi lain, Dinkes Kota Bandung memberikan peringatan keras terkait potensi lonjakan kasus campak. Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), dr. Dadan Mulyana Kosasih, membeberkan fakta lapangan bahwa 70 persen pasien campak saat ini berasal dari kelompok yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap.
”Campak bukan hanya urusan balita. Remaja hingga dewasa bisa terpapar jika riwayat imunisasinya bolong,” tegas Dadan.
Berdasarkan data tahun 2025, terdapat kesenjangan (gap) cakupan imunisasi yang cukup mengkhawatirkan di Kota Bandung:
Imunisasi Usia 9 Bulan: 80–85% (Mendekati target).
Imunisasi Lanjutan 18 Bulan: 65% (Masih jauh dari target nasional 95%).
Rendahnya angka pada tahap kedua ini ditengarai karena adanya miskonsepsi di masyarakat yang menganggap imunisasi sudah selesai di usia 9 bulan. Padahal, perlindungan optimal baru terbentuk setelah dosis lanjutan di usia 18 bulan dan penguat (booster) di usia sekolah (7 tahun).
Pemerintah Kota Bandung kini mewajibkan pencatatan riwayat vaksinasi dilakukan secara ketat melalui buku KIA dan integrasi sistem digital SatuSehat untuk mempermudah monitoring status kesehatan warga secara real-time.
Redaksi porosmedia.com menilai penguatan kedua program ini—CKG dan Imunisasi—menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas belanja modal Pemkot Bandung di sektor kesehatan publik tahun anggaran 2026.
