Porosmedia.com – Awal Ramadan tahun ini terasa lebih berat bagi rakyat Indonesia. Bukan karena lapar dan haus, melainkan karena rentetan peristiwa yang menguji akal sehat dan nurani. Berikut adalah potret buram wajah kekuasaan yang perlu kita kritisi bersama:
1. Tragedi Penegakan Hukum yang Mematikan
Kehilangan nyawa seorang bocah di tangan oknum aparat adalah alarm keras bagi reformasi kepolisian. Ketika senjata yang dibiayai pajak rakyat justru merenggut nyawa warga sipil, kita tidak lagi bicara soal “oknum”, melainkan urgensi evaluasi total terhadap prosedur penggunaan kekuatan mematikan.
2. Normalisasi Kegagalan Masa Lalu
Kembalinya sosok-sosok yang sebelumnya turun dengan catatan buruk ke panggung publik adalah luka bagi demokrasi. Pemandangan ini seolah menegaskan bahwa di negeri ini, akuntabilitas politik bisa dihapus dengan kompromi kekuasaan, tanpa ada rasa bersalah kepada sejarah.
3. Narasi HAM yang Terbolak-Balik
Sangat disayangkan muncul pernyataan pejabat publik yang mengidentikkan penolakan program pemerintah (MBG dan Koperasi Merah Putih) sebagai pelanggaran HAM. Ini adalah logika yang membingungkan; hak untuk mengkritik dan meragukan kebijakan justru adalah bagian inti dari hak asasi manusia dalam bernegara.
4. Militerisasi Jabatan Sipil dan Nepotisme Strategis
Penunjukan pensiunan TNI sebagai pucuk pimpinan BPJS Kesehatan memperpanjang daftar militerisasi di lembaga sipil. Di tengah janji pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya, publik layak bertanya: apakah “peluang” tersebut memang terbuka untuk umum atau hanya karpet merah bagi lingkaran terdekat kekuasaan?
5. Kedaulatan Data di Ujung Kesepakatan
Langkah pemerintah yang dikabarkan akan mengintegrasikan data pribadi rakyat ke pihak asing (AS) pasca-pertemuan bilateral adalah risiko kedaulatan yang nyata. Di era digital, data adalah kekayaan nasional; menyerahkannya demi kepentingan politik praktis adalah langkah yang sangat berisiko bagi privasi warga negara.
6. Intervensi Pasar yang Anti-Kompetisi
Rencana penghentian operasional ritel modern demi memuluskan koperasi bentukan pemerintah mencerminkan ketakutan akan kompetisi yang sehat. Mematikan satu sektor untuk menghidupkan yang lain secara paksa bukan hanya merugikan konsumen, tapi juga menciptakan preseden buruk bagi iklim investasi, mirip dengan fenomena monopoli di sektor energi.
7. Represi Digital dan Teror Terhadap Kritik
Penggunaan simbol yang merendahkan hingga tindakan intimidasi terhadap aktivis mahasiswa yang mengkritisi program MBG adalah bentuk kemunduran demokrasi yang nyata. Ketika argumen dibalas dengan teror fisik maupun digital terhadap keluarga, di situlah wibawa negara sebenarnya runtuh.
8. Keadilan yang Pincang bagi Rakyat Kecil
Kasus ABK muda yang terancam hukuman mati atas dugaan penyelundupan narkotika dalam skala masif patut dipertanyakan secara logika hukum. Sangat sulit diterima akal sehat jika pekerja pemula memiliki kapasitas untuk menggerakkan operasional sebesar itu. Kita khawatir, hukum kembali tajam ke bawah namun tumpul pada aktor intelektual di baliknya.
Menjadi warga negara Indonesia memang membutuhkan ketabahan ekstra. Namun, mengkritik adalah cara tertinggi untuk mencintai negeri ini. Kita menolak diam bukan karena benci, melainkan karena kita ingin Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih manusiawi.
