Porosmedia.com, Bandung – Bank Indonesia (BI) memperkirakan realisasi belanja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat akan mengalami peningkatan signifikan pada semester II tahun 2025. Prediksi ini muncul di tengah kondisi fiskal yang menunjukkan tren positif, meski tantangan di lapangan masih nyata.
Hingga pertengahan Juli 2025, realisasi belanja APBD Jawa Barat telah mencapai 38,79 persen, melampaui rerata nasional yang hanya 31,8 persen. Sedangkan realisasi PAD mencapai 44,72 persen dari target fiskal tahun ini, sedikit unggul dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 43,62 persen.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, menyampaikan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Ia menyebut bahwa relaksasi kebijakan anggaran, baik dari pusat maupun daerah, menjadi peluang untuk mengakselerasi program-program prioritas yang sempat tertunda di semester pertama.
“Sekarang sudah mulai longgar, baik di pusat maupun di daerah. Ini saatnya memaksimalkan belanja, terutama proyek infrastruktur,” kata Muslimin di Gedung Sate, Senin (14/7/2025).
Ia menyoroti bahwa sejumlah proyek dalam Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Jabar belum terserap optimal pada paruh pertama tahun ini, dan diyakini akan menjadi lokomotif belanja di semester kedua.
Meski demikian, BI mengingatkan pentingnya diversifikasi sumber PAD. Muslimin menilai bahwa andalan PAD yang terlalu bertumpu pada pajak kendaraan bermotor perlu dikaji ulang. Insentif pemutihan PKB memang efektif jangka pendek, namun sektor-sektor seperti pajak reklame dan retribusi jasa usaha justru menawarkan potensi lebih berkelanjutan.
“Pemerintah daerah perlu serius mengoptimalkan sektor pajak non-kendaraan. Jangan sampai PAD stagnan hanya karena terlalu bergantung pada sumber yang sama tiap tahun,” tegasnya.
Ia juga menyinggung urgensi penguatan UMKM sebagai bagian dari strategi fiskal dan pemulihan ekonomi. Muslimin menyarankan agar Pemprov lebih agresif dalam membuka akses pasar bagi UMKM, termasuk lewat ekspor dan kemitraan industri.
“Jika Amerika Serikat mulai memberlakukan tarif tinggi, orientasi ekspor bisa diarahkan ke Eropa, Asia, atau Timur Tengah. Tapi kualitas produk lokal harus ditingkatkan secara serius,” ujarnya.
Muslimin juga menggarisbawahi pentingnya menjaga daya beli masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan rumah tangga produktif, sebagai salah satu elemen utama penyangga pertumbuhan PAD ke depan.
Dari sisi pemerintah daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa kapasitas fiskal Jabar mencapai lebih dari Rp31 triliun tahun ini—salah satu yang tertinggi secara nasional. Namun besarnya anggaran, kata dia, tidak serta-merta menjadi jaminan keberhasilan jika tidak disertai dengan belanja yang efektif dan tepat sasaran.
“Dalam pertemuan dengan Mendagri, disebutkan belanja Jabar berada di posisi ketiga nasional, setelah DIY dan NTB. Tapi bukan hanya besarannya yang penting, melainkan kualitasnya,” ujar Herman.
Ia memastikan bahwa Gubernur Jabar terus menekankan pentingnya APBD menyentuh langsung kebutuhan warga. Pemprov, tambahnya, berkomitmen menjaga integritas fiskal dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat riil bagi masyarakat.
“Insyaallah, kami akan terus kawal APBD agar benar-benar menyentuh rakyat. Itu perintah langsung Pak Gubernur,” tutup Herman.
