Porosmedia.com – Kegelisahan mulai menyelimuti dunia olahraga Jawa Barat. Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), yang seharusnya menjadi kawah candradimuka bagi talenta muda, kini terancam oleh ketidakpastian anggaran yang tak kunjung cair. Namun, jika kita bedah lebih dalam, persoalan sesungguhnya bukan sekadar angka di neraca keuangan, melainkan kebuntuan komunikasi strategis antara pimpinan KONI Jawa Barat dengan para pemangku kebijakan di tingkat Pemerintah Provinsi.
Ketidakjelasan ini secara natural memicu diskursus publik. Ketika keran informasi resmi tersumbat, muncul asumsi mengenai disharmoni hubungan antara pucuk pimpinan organisasi olahraga dengan kepala daerah. Secara objektif, fakta bahwa anggaran belum teralokasi dengan lancar menunjukkan adanya hambatan koordinatif yang belum terurai. Dalam ekosistem olahraga, ketidakpastian adalah musuh utama pembinaan; ia membunuh motivasi lebih cepat daripada kekalahan di lapangan.
Pihak yang paling terpukul tentu saja bukan para pemangku jabatan, melainkan atlet. Bagi mereka, Porprov adalah jembatan vital menuju pentas nasional seperti PON 2026. Menunda anggaran berarti menghambat program latihan, memutus rantai regenerasi, dan menggantungkan nasib mereka pada ketidakpastian.
Dampak dari kebuntuan ini sudah mulai nyata. Fenomena perpindahan atlet ke provinsi lain (eksodus) bukan lagi sekadar isu, melainkan risiko sistemik. Di cabang olahraga terukur seperti renang dan atletik, godaan dari daerah lain yang menawarkan kepastian kesejahteraan dan pembinaan yang jelas menjadi sangat rasional. Jika ini dibiarkan, Jawa Barat bukan hanya kehilangan medali, tapi kehilangan investasi masa depan yang telah dipupuk bertahun-tahun.
“Ego sektoral tidak boleh menjadi batu sandungan bagi prestasi. Jawa Barat adalah barometer olahraga nasional, dan predikat itu sedang dipertaruhkan.”
Jawa Barat memiliki catatan historis gemilang sebagai juara umum PON tiga kali berturut-turut. Prestasi ini mustahil diraih tanpa kolaborasi yang solid. Maka, langkah proaktif kini berada di tangan pimpinan KONI Jabar untuk membuka ruang dialog yang lebih terbuka dan konstruktif dengan pemerintah daerah. Sebaliknya, pemerintah provinsi pun dituntut memberikan perhatian proporsional sesuai dengan amanat pengembangan olahraga daerah.
Menjaga identitas Jawa Barat sebagai lumbung atlet nasional membutuhkan komitmen yang melampaui kepentingan politik atau kelompok. Jika hari ini semua pihak masih bersikeras dengan posisi masing-masing tanpa ada konsolidasi nyata, maka kita sedang membiarkan kemunduran terjadi.
Duduk bersama dan menurunkan ego adalah satu-satunya jalan keluar. Jangan sampai Porprov tersandera oleh buruknya diplomasi, karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan adalah keringat dan mimpi para atlet yang telah berjuang demi kehormatan Jawa Barat.
Penulis: Epriyanto Kasmuri (Ketua Perbasi Jawa Barat)
