Porosmedia.com, Bandung – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum evaluasi kritis terhadap efektivitas pelayanan publik di Jawa Barat. Hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto pada Jumat (14/8/2026), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memaparkan sejumlah pembenahan layanan dasar yang diklaimnya mulai dirasakan masyarakat.
Dalam pidato nasionalnya, Presiden Prabowo menggarisbawahi capaian swasembada pada delapan komoditas pangan pokok—seperti beras, jagung, gula, hingga cabai—yang terealisasi lebih cepat dari target awal. Selain sektor pangan, pemerintah pusat menyoroti keberhasilan kemandirian energi melalui penerapan pengolahan biodiesel B50 sejak awal Juli 2026, yang diklaim menekan impor solar dan menghemat devisa negara hingga puluhan triliun rupiah.
Presiden menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar proklamasi, melainkan manifestasi nyata dari apa yang dialami rakyat dalam kehidupan sehari-hari.
Menanggapi arahan pusat tersebut, Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM menyatakan bahwa tolok ukur kemerdekaan warga Jabar bergantung pada kualitas fasilitas publik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang.
Sorotan Infrastruktur dan Aksesibilitas
Di sektor infrastruktur jalan, Pemprov Jabar mengklaim tingkat kemulusan jalan provinsi telah mendekati angka 97 persen. Meski demikian, penyelesaian sisa perbaikan serta peningkatan kualitas sarana pendukung jalan—seperti sistem drainase makro, penerangan jalan umum (PJU), dan utilitas jaringan telekomunikasi—masih menjadi tantangan fisik di lapangan.
Sementara di sektor ketenagalistrikan pedesaan, data pemerintah menunjukkan penurunan signifikan jumlah rumah tangga tanpa akses listrik, dari semula sekitar 500 ribu unit menjadi 80 ribu unit. Pemerintah provinsi menargetkan penuntasan sisa sasaran tersebut pada tahun anggaran berikutnya.
Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Keamanan
Selain sarana fisik, Pemprov Jabar menempatkan keterjangkauan biaya pendidikan hingga jenjang SMA/SMK sederajat dan kemudahan akses layanan kesehatan tanpa beban penahanan dokumen administrasi rumah sakit sebagai indikator utama kinerja pelayanan dasar.
KDM juga menyinggung aspek keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Penurunan angka kejahatan jalanan melalui sinergi aparat penegak hukum dinilai menjadi variabel penting dalam menciptakan rasa aman bagi warga saat beraktivitas.
”Rangkaian pembenahan layanan dasar ini perlu terus dikawal dan ditingkatkan kualitasnya. Hakikat negara merdeka dan berdaulat terletak pada terpenuhinya kemerdekaan serta kedaulatan rakyatnya,” ujar KDM.
