Porosmedia.com, Cirebon – Program Gizi Gratis yang digagas pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat mendapat sorotan setelah muncul dugaan kasus keracunan makanan di beberapa daerah. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan sekaligus kekhawatiran publik terkait aspek kualitas, keamanan, serta sistem pengawasan dalam pelaksanaannya.
Dalam acara Tasyakuran & Grand Opening Dapur MBG SPPG Yayasan Pesarean Buyut Kilayaman di Kota Cirebon, Rabu (24/9), Lili Hartono, SE., MBA, dari Ketua PDK KOSGORO KOTA BANDUNG menegaskan bahwa setiap sarana pengolahan dan distribusi makanan bergizi harus memenuhi standar kesehatan yang ketat,memiliki SLHS, Staff yang cukup untuk memasak ,Penggunaan pemakaian sistim FIFO ( First In First Out ) bahan yang akan dimasak selalu dalam Pendingin(chiller) tidak dalam udara terbuka yang panas
“Saya hadir untuk melihat langsung aspek yang berhubungan dengan MBG dalam pengawasan BGN & SPPG(Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi) ini bisa menjadi salah satu syarat administrasi bagi izin sarana kesehatan, yang menangani kegiatan pelayanan gizi, baik di tingkat fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun masyarakat. Tujuannya adalah memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi sesuai standar agar tercapai status gizi yang baik. Hal ini penting agar program berjalan aman dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelas Lili Hartono.
Menurutnya, keracunan makanan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti sanitasi yang kurang terjaga, penyimpanan yang tidak sesuai standar, Kualitas Air, penggunaan bahan baku yang tidak layak, hingga lemahnya pengawasan ,pengetahuan ,ketrampilan sejak tahap persiapan hingga distribusi.
Hal senada disampaikan RA. Herry Richardy, SH, PLT Ketua BAMUHAS Ia menilai bahwa kasus keracunan tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
“Program dengan tujuan mulia tentu tidak boleh terhambat oleh persoalan teknis. Karena itu, diperlukan audit menyeluruh, pelatihan tenaga dapur, hingga inspeksi mendadak agar standar keamanan pangan benar-benar ditegakkan,” tegas Herry Richardy.
Keduanya sepakat bahwa penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat serta pengawasan lintas sektor sangat diperlukan agar program gizi gratis benar-benar memberi manfaat maksimal tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
Lili Hartono menambahkan, selain pengawasan teknis, faktor solidaritas dan silaturahmi antar-tenaga pengelola juga penting untuk menjaga kualitas. Tenaga kerja harus dibekali etos yang baik, jujur, energik, dan bertanggung jawab. Selain itu, kebersihan fisik dapur, higienitas pengolahan, kelayakan bahan baku, serta sistem distribusi yang sesuai standar menjadi faktor kunci keberhasilan program.
Acara tasyakuran dan peresmian dapur MBG tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Cirebon Effendi Edo, S.AP., M.Si., Danrem 063/SGJ Kol. Hista Soleh Harahap, S.I.P., pimpinan Bank Mandiri Cabang Cirebon, unsur Forkopimda, Ketua PDK Jabar Rommy Arief selaku Mitra Mandiri MBG, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Deedee Maria, KH Dr Farid Wajdi dari Ponpes Buntet, ahli gizi, Dandenkes, anggota dewan, serta jajaran Tim KOSGORO ,MPO & PLT Ketua Bamuhas
