Porosmedia.com, Bandung – Pembangunan infrastruktur di kawasan Jalan Pungkur, Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, menuai protes keras dari pengurus kewilayahan dan warga setempat. Proyek yang diduga terkait dengan sejumlah dinas di lingkungan Pemkot Bandung tersebut dinilai mengabaikan etika koordinasi dan mengganggu kenyamanan warga.
Ketua RW 06 Kelurahan Balong Gede, Oke, menyatakan keberatan atas teknis pelaksanaan proyek di wilayahnya, khususnya di area RT 08. Menurutnya, pengerjaan proyek tersebut semestinya menerapkan sistem manhole agar lebih tertata dan tidak merusak fasilitas yang ada.
”Proyek ini sama sekali tidak ada izin atau koordinasi terlebih dahulu kepada pengurus RT maupun RW. Ini sangat mengecewakan,” ujar Oke saat ditemui di lokasi proyek, Jalan Pungkur, Rabu (01/07/2026).
Kekecewaan serupa juga diungkapkan oleh salah seorang pemilik rumah bernomor 197 yang enggan disebutkan namanya. Ia menyayangkan sikap pelaksana proyek yang dinilai kurang terpuji karena mengabaikan hak-hak warga sekitar yang terdampak langsung oleh aktivitas pembangunan tersebut.
Bermanfaat, Tapi Jangan Tabrak Hak Warga
Nada kritis juga datang dari Ketua RT 08 RW 06 Kelurahan Balong Gede*, Abah Koko. Ia menyoroti pekerjaan infrastruktur tersebut yang disinyalir melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung.
Abah Koko menegaskan, warga pada dasarnya tidak menolak pembangunan karena menyadari program tersebut memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Kendati demikian, asas kemanfaatan tersebut jangan sampai mengorbankan fasilitas umum dan hak kenyamanan yang dimiliki warga.
”Memang betul pekerjaan di Jalan Pungkur ini ada manfaatnya untuk masyarakat. Tapi jangan sampai mengganggu fasilitas warga atau merenggut hak kenyamanan warga. Sangat tidak bijak jika pembangunan ini dipaksakan tanpa memikirkan dampaknya,” tegas Abah Koko.
Desak Wali Kota Muhammad Farhan Evaluasi Lapangan
Menyikapi polemik yang terjadi di lapangan, Abah Koko bersama Oke mendesak Penjabat Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, untuk segera turun tangan dan mengevaluasi kinerja jajarannya di tingkat dinas.
Mereka meminta orang nomor satu di Kota Bandung tersebut tidak menutup mata terhadap persoalan di tingkat bawah yang berdampak langsung pada kondusivitas warga.
”Kami mohon kepada Bapak Farhan selaku Wali Kota untuk memperhatikan hal-hal krusial seperti ini. Pembangunan boleh saja berjalan, tetapi jangan sampai merugikan kenyamanan warga yang jelas-jelas dilindungi oleh hak sebagai warga negara,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada dinas-dinas terkait guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut mengenai izin pengerjaan dan AMDAL lalin dari proyek tersebut. (PM/Red)
