Porosmedia.com – Jika ada penghargaan internasional untuk kategori “Kawasan Paling Tangguh Menghadapi Perubahan Zaman,” maka koridor Cicadas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bandung, layak berada di podium utama. Sejak riak pasca-kemerdekaan 1948 hingga pertengahan Mei 2026 ini, kawasan ini sukses mempertahankan statusnya: sebuah labirin legendaris tempat bertemunya aspal macet, himpitan gang sempit, dan piring nasi sektor informal.
Namun, kenyamanan romantisme sosiologis itu kini sedang diuji oleh sebuah frasa modern bernama Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Demi sebuah mimpi besar mengurai kemacetan kronis Bandung Timur, trotoar Cicadas harus steril. Satpol PP sudah mulai mengetuk pintu-pintu lapak dengan pendekatan yang diklaim “persuasif.” Puluhan lapak kosong dibongkar demi preseden estetika.
Wajah kota memang akan molek. Tapi pertanyaannya: apakah penataan ini akan menjadi akhir dari kesemrawutan, atau justru awal dari sebuah upacara pemakaman ekonomi wong cilik?
Romantisme “Pasar Tumpah” yang Terancam Punah
Bagi arsitek lanskap kota, trotoar Cicadas mungkin adalah mimpi buruk. Hak pejalan kaki hilang, memaksa manusia bertaruh nyawa berjalan berdampingan dengan knalpot angkot. Belum lagi statusnya sebagai zona merah dengan risiko kebakaran sangat tinggi dalam Fire Disaster Mitigation Plan. Jika terjadi pemantik api di dalam gang, armada pemadam kebakaran harus memiliki mukjizat untuk bisa menembus kerapatan bangunan yang sudah melampaui batas Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) tersebut.
Namun bagi isi dompet masyarakat kelas bawah, trotoar ini adalah “koridor emas.” Karakteristik ekonominya unik: captive market berbasis impulsive buying. Pengendara motor cukup memperlambat laju kendaraan, bertransaksi tanpa perlu turun dari jok, dan kebutuhan dapur pun terpenuhi. Sebuah ekosistem yang sudah diwariskan dari kakek ke cucu. Hukum kebiasaan yang telanjur mengakar ini kini harus berbenturan keras dengan hukum positif bertajuk Perda Ketertiban Umum.
Maka wajar jika wacana relokasi memicu trauma kelompok. Pemerintah Kota Bandung, yang kini menaruh harapan penataan di pundak Wali Kota Muhammad Farhan, mencoba menawarkan Bandung Trade Mall (BTM) sebagai pelabuhan baru. Sayangnya, memori kolektif pedagang menolak lupa. Sejak era Dada Rosada, memindahkan PKL pinggir jalan ke lantai atas gedung komersial sering kali menjadi sinonim dari “bunuh diri ekonomi secara perlahan.” Pembeli malas naik tangga, pedagang digilas biaya sewa dan service charge, sementara omzet pasca-pandemi sendiri sudah terjun bebas hingga 50 persen.
Solusi Rp 10 Juta atau Menguapnya “Bisnis Kapling” Informal?
Menariknya, dinamika di lapangan melahirkan opsi yang cukup pragmatis dari Persatuan PKL Cicadas. Mereka tidak meminta gedung baru; mereka meminta kompensasi tunai—wacana yang bergulir di angka Rp 10 juta per kepala. Secara kalkulasi matematis APBD, opsi ini terdengar jauh lebih hemat ketimbang membangun proyek relokasi baru yang berpotensi mangkrak dan sepi.
Namun, di sinilah letak seni mengurai benang kusut Cicadas. Membicarakan kompensasi berarti harus berani membuka kotak pandora yang selama ini menjadi rahasia umum (open secret): komodifikasi ruang trotoar. Selama puluhan tahun, fasilitas publik ini memiliki nilai ekonomi informal yang dikuasai oleh oknum lokal dan organisasi kemasyarakatan. Lapak trotoar bisa disewa-kontrakkan dengan angka jutaan rupiah.
Jika penataan ini sukses dan trotoar dijaga ketat oleh negara, maka yang kehilangan “piring nasi” bukan hanya pedagang kecil yang jujur mencari makan, melainkan juga para “makelar lapak” informal yang kehilangan dividen premanisme kota. Oleh karena itu, akurasi data Satgas PKL menjadi taruhan utama. Salah verifikasi, anggaran kompensasi justru bisa salah alamat dan memicu riak sosial baru.
Trotoar Bersih, Perut Lapar?
Jika seluruh lapak benar-benar bersih dan proyek BRT berjalan mulus, Cicadas memang akan bertransformasi. Ruko-ruko permanen yang selama ini wajahnya tertutup terpal akan kembali “bernafas” dan terlihat oleh konsumen. Jalur evakuasi bencana menjadi longgar, dan estetika kota naik kelas. Bandung akan memenangkan piala tata ruang.
Namun, estetika kota yang megah akan terasa hambar jika dibayar dengan lahirnya angka kemiskinan baru. Membina eks-PKL melalui Dinas Koperasi dan UKM atau melemparkan mereka ke belantara marketplace digital bukanlah perkara membalikkan telapak tangan. Kesenjangan literasi digital dan karakteristik dagangan konveksi murah atau kuliner lokal Cicadas tidak bisa serta-merta disembuhkan dengan “pelatihan membuat NIB.”
Jika manajemen pasca-penataan ini gagal, para pedagang hanya akan bergeser, menciptakan fenomena urban sprawl baru di trotoar Ujungberung atau Cicaheum. Atau yang lebih buruk, terjebak lingkaran setan pinjaman online dan rentenir demi bertahan hidup.
Keberhasilan sejati dari penataan koridor Cicadas pada tahun 2026 ini tidak boleh hanya diukur dari seberapa bersih trotoar dari hambatan fisik saat dinilai oleh pemerintah pusat. Indikator kesuksesan yang hakiki adalah: seberapa mampu Pemerintah Daerah memastikan bahwa setelah lapak-lapak itu diratakan dengan aspal, anak-anak dari para pedagang eks-Cicadas masih bisa bersekolah dan mengepulkan asap dapur mereka esok hari. Jangan sampai kota kita terlihat cantik di media sosial, namun menyimpan jerit lapar di balik gang-gang sempitnya.
Video: Istimewa.
