Porosmedia.com, Bandung – Setelah lebih dari satu dekade tanpa aktivasi besar di area luar ruang, Masjid Agung Alun-Alun Bandung kini mencoba mendefinisikan ulang perannya. Pemerintah Kota Bandung bersama Nazir Masjid Agung resmi meluncurkan “Ramadan Festival”, sebuah langkah strategis untuk mengembalikan fungsi Alun-alun sebagai pusat peradaban yang sempat meredup.
Kegiatan yang berlangsung sejak 6 Maret 2026 hingga 15 Maret 2026 ini bukan sekadar seremoni religi. Ini adalah upaya koreksi atas “kepasifan” pengelolaan masjid di masa lalu.
Untuk itu, Walikota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa model pengelolaan masjid yang hanya “duduk diam menunggu jemaah” sudah tidak relevan. Menurutnya, Masjid Agung memiliki beban sejarah sebagai pilar karakter kota yang menyatukan unsur pemerintahan, ekonomi, dan ibadah.
”Sudah tidak saatnya lagi masjid pasif. Adalah kewajiban nazir untuk menciptakan program yang menarik orang datang. Ini adalah warisan pendiri kota yang harus kita makmurkan kembali,” ujar Farhan. Ia juga menepis anggapan bahwa langkah ini merupakan reaksi atas kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan murni kebutuhan mendesak untuk mengurus “masjid di depan rumah sendiri,” terang Farhan, Jumat, (06/03/2026) di Aula Pertemuan Masjid Agung Bandung, paska meresmikan Festival Ramadhan 1447 H.
Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Nazir Masjid Agung Bandung, Roedy Wiranatakusumah, mengungkapkan bahwa festival ini merupakan jawaban atas kekosongan kegiatan outdoor selama 11 tahun terakhir. Dengan target kunjungan mencapai 50.000 orang dalam sepuluh hari, pihak Nazir menggandeng berbagai pihak mulai dari Baznas hingga sektor perbankan syariah dan OJK.
Beberapa poin krusial dalam aktivasi ini meliputi:
Pemberdayaan UKM & Ekonomi Syariah: Menjadikan selasar masjid sebagai katalis ekonomi warga.
Edukasi Mitigasi Bencana: Mengingat Alun-alun adalah titik kumpul (assembly point) utama, program ini menyisipkan literasi antisipasi gempa bumi.
Pemeliharaan Ikonik: Pelibatan tim vertical rescue untuk membersihkan dua menara ikonik Masjid Agung sebagai simbol kesiapan fisik bangunan bersejarah.
Meski ambisius, Roedy tidak menutup mata terhadap kompleksitas sosial di jantung Kota Bandung. Masalah klasik seperti keberadaan “mukimin” (tunawisma yang menetap) hingga risiko kriminalitas seperti kehilangan barang bawaan menjadi catatan kritis.
”Masjid Agung ini pelik karena pengunjungnya sangat heterogen. Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk penertiban yang humanis namun tegas,” jelas Roedy. Untuk meminimalisir risiko keamanan di area terbuka, pihak pengelola berencana memperkuat infrastruktur digital melalui pemasangan CCTV dan sistem monitoring yang lebih terintegrasi dengan bantuan pihak ketiga atau BUMN.
Salah satu inovasi yang disorot adalah pembukaan area Kidzone di rumput sintetis. Namun, akses ini dilakukan secara selektif dan tidak dibuka total demi menjaga integritas dan kebersihan area suci. Langkah ini diambil untuk menarik minat generasi muda dan keluarga agar kembali menjadikan masjid sebagai pusat interaksi sosial yang menyenangkan.
Analisis Redaksi:
Langkah Pemkot dan Nazir kali ini menunjukkan pergeseran paradigma dari manajemen masjid konvensional menuju manajemen aset publik yang dinamis. Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur: apakah Masjid Agung mampu tetap menjadi “oase” di tengah hiruk-pikuk ekonomi, atau justru tergerus oleh kompleksitas sosial perkotaan yang kian menantang.
