Porosmedia.com, Bandung – Suasana di Komplek Buah Batu Regency, Sabtu (2/5/2026), memanas. Pimpinan Pusat Komunitas Buah Batu Corps (BBC) secara resmi merilis pernyataan sikap keras bertajuk “Tirani Kekuasaan: Bandung Darurat Ruang Publik”. Mereka menuding kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung saat ini telah memasung hak-hak dasar warga atas akses ruang terbuka.
Ketua Antar Lembaga BBC, Saeful Ramadhan, menegaskan bahwa ruang publik di Kota Bandung kini beralih fungsi menjadi area eksklusif yang jauh dari semangat kesetaraan.
”Ruang publik semestinya menjadi area terbuka tanpa sekat. Namun, yang kita lihat hari ini adalah pembatasan yang sistematis. Ini bukan sekadar soal tata kota, tapi bentuk tirani kekuasaan terhadap hak masyarakat,” tegas Saeful saat membacakan rilis resmi di hadapan awak media.
Sorotan tajam tertuju pada pemagaran Alun-Alun Bandung. BBC menilai alasan konservasi atau keamanan hanyalah tameng untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola aset rakyat.
”Pagar yang mengurung Alun-Alun itu simbol nyata dari tirani. Tidak ada situasi darurat yang membenarkan penutupan akses publik. Jangan berlindung di balik desain atau renovasi jika ujung-ujungnya menjauhkan rakyat dari pusat interaksinya sendiri,” tambah Saeful.
Ketua Umum BBC, Bagus Machdiantoro, mengingatkan kembali memori kolektif tahun 2011, di mana Car Free Day (CFD) Buah Batu menjadi primadona interaksi sosial dan ekonomi UMKM tanpa membebani APBD. Diinisiasi secara mandiri sejak era Walikota Dada Rosada hingga Ridwan Kamil, CFD Buah Batu dianggap sebagai bukti bahwa komunitas lokal mampu mengelola ruang publik secara tertib.
Namun, kondisi saat ini dinilai berbalik arah. Ketum BBC menyatakan adanya indikasi “salah urus” yang mengakibatkan ruang publik kehilangan ruhnya.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Toni, untuk merebut kembali hak pengelolaan CFD Buah Batu agar kembali memberikan manfaat nyata bagi warga,” ujar Bagus.
Wempy Syamkarya salah satu tokoh senior di lokasi, memberikan peringatan keras kepada Walikota Bandung (Farhan) agar tidak menutup mata terhadap peran media dan aspirasi akar rumput.
“Walikota jangan terlena. Ada ‘blacklist’ secara organik dari para jurnalis terhadap kebijakan yang tidak transparan. Kritik ini ditujukan pada jabatan Walikota, bukan personalnya, sebagai bentuk kontrol sosial,” tegas Wempy.
Senada dengan hal tersebut, Kang Billy, Ketua Bidang Ekonomi BBC, menyebut pejabat Pemkot telah abai terhadap amanah regulasi.
“Regulasi yang lahir saat ini cenderung hanya berbasis isu, bukan solusi jangka panjang. Masalah reklame yang tak jelas instrumen hukumnya hingga produk regulasi yang tidak berpihak pada hajat hidup orang banyak adalah bukti nyata lemahnya tata kelola ekonomi kota,” cetus Billy.
Sekjen BBC Asep Riadi menekankan perlunya perombakan total pada Peraturan Walikota (Perwal) yang selama ini dinilai tidak melibatkan partisipasi publik. Mereka menuntut keterlibatan langsung masyarakat, khususnya BBC, dalam tatanan perubahan regulasi tersebut.
Meski sebelumnya rencana turun ke jalan sempat tertunda demi menjaga kondusivitas atas imbauan Kasatpol PP, Bagus menegaskan kesabaran organisasi ada batasnya.
”Apabila tuntutan kami untuk mengembalikan fungsi Alun-Alun dan hak pengelolaan CFD Buah Batu tidak diakomodir, BBC siap melakukan aspirasi terbuka secara besar-besaran,” pungkas Ketum BBC Bagus.
Poin Utama Pernyataan Sikap BBC:
- Restorasi Fungsi: Mengembalikan CFD Buah Batu sebagai ruang publik di bawah pengelolaan BBC.
- Inklusivitas Alun-Alun: Menuntut pembongkaran “sekat pemisah” di Alun-Alun Bandung agar kembali menjadi milik rakyat, bukan elite politik.
- Reformasi Regulasi: Mendesak revisi Perwal yang tidak pro-rakyat dan menuntut transparansi hukum terkait instrumen reklame di Kota Bandung.
