Porosmedia.com – Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi simpatik serentak di berbagai kota besar di Indonesia, mulai dari Bandung, Bogor, Surabaya, hingga Makassar dan Tarakan pada Minggu pagi (8/2). Aksi ini menyoroti sikap politik luar negeri Indonesia terkait pembentukan Board of Peace (BoP) oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Di Bandung, massa FPN berkumpul di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika—lokasi bersejarah Konferensi Asia Afrika 1955. FPN secara resmi meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi secara menyeluruh keikutsertaan Indonesia dalam BoP.
Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC, menegaskan bahwa BoP bukanlah lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tidak memegang mandat internasional yang sah. Menurutnya, BoP merupakan inisiatif sepihak Donald Trump dengan piagam yang tidak menempatkan Palestina sebagai subjek kedaulatan.
”Sangat ironis melihat lembaga yang mengklaim membawa perdamaian namun tidak melibatkan perwakilan Palestina di dalamnya. Bahkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masuk dalam struktur dewan tersebut, sementara Trump menjabat sebagai ketua seumur hidup,” ujar Furqan dalam orasinya.
Ia menilai BoP berisiko menjadi instrumen untuk melanggengkan status quo kolonialisme di tanah Palestina. “BoP patut diduga sebagai upaya mengamankan kepentingan politik tertentu di atas penderitaan rakyat Gaza,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pakar FPN, Dr. Dina Sulaeman, menyoroti adanya anomali dalam tata kelola lembaga tersebut. Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran ini mempertanyakan transparansi dana sekitar Rp17 triliun (1 miliar USD) yang diklaim sebagai dana rekonstruksi.
”Berdasarkan aturan internal BoP, dana tersebut nampak lebih seperti biaya keanggotaan politik permanen daripada donasi kemanusiaan murni. Ini mengindikasikan bahwa BoP lebih merupakan instrumen ekonomi-politik ketimbang mekanisme bantuan kemanusiaan,” jelas Dr. Dina.
Ia juga menyoroti keterlibatan Jared Kushner dalam Dewan Eksekutif Gaza di bawah BoP, yang memicu kekhawatiran adanya agenda pembangunan properti mewah di atas wilayah konflik. “Kita harus kritis, apakah ini benar-benar rekonstruksi untuk rakyat Gaza, atau justru bentuk kolonialisme wajah baru dengan kedok pembangunan ekonomi yang akan meminggirkan penduduk asli ke kamp-kamp pengungsian,” tegasnya.
Dr. Dina Sulaeman juga mengkritik narasi “netralitas realistis” yang mulai muncul dalam diplomasi Indonesia. Menurutnya, sebagai bangsa yang memegang teguh prinsip anti-penjajahan sesuai amanat UUD 1945, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton atau pemberi legitimasi bagi struktur kekuasaan yang timpang.
”Realisme tidak boleh dijadikan alasan untuk berkompromi dengan penindasan. Pemerintah perlu melakukan konsultasi publik yang jujur dan transparan terkait posisi Indonesia di BoP. Diplomasi kita harus tetap berpihak pada keadilan dan kemerdekaan penuh bagi Palestina,” pungkas Dina.
Melalui aksi ini, FPN mendesak Pemerintah Indonesia untuk:
- Menarik diri dari forum internasional yang berpotensi melemahkan posisi tawar kemerdekaan Palestina.
- Memprioritaskan jalur diplomasi resmi melalui mandat PBB yang mengakui hak-hak rakyat Palestina.
- Membuka transparansi terkait komitmen finansial dan politik Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace.
Aksi ditutup dengan pernyataan sikap bersama untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina berdasarkan prinsip kemanusiaan dan hukum internasional yang adil.
Kontak Media:
- Furqan AMC (Sekjen FPN): 0811-200-7788
- Dr. Dina Y. Sulaeman (Ketua Dewan Pakar FPN): 0823-1928-8735
Catatan :
Free Palestine Network (FPN) adalah jaringan masyarakat sipil lintas sektor di Indonesia yang berdedikasi untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan penegakan Hak Asasi Manusia di wilayah konflik melalui advokasi, edukasi, dan aksi damai.
