Porosmedia.com – Dunia saat ini sedang menyaksikan eskalasi militer di Venezuela sebagai sebuah “keniscayaan sejarah”. Namun, jika kita melihat lebih dalam, konflik ini bukan sekadar tentang demokrasi melawan diktator, atau kapitalisme melawan sosialisme. Ini adalah manifestasi dari krisis sistem hukum internasional yang tidak lagi mampu memediasi kepentingan negara besar dan negara pemilik sumber daya strategis.
1. Opini Kritis: Perang Sebagai Instrumen “Internal Politics”
Media global sering kali terjebak pada narasi “pembebasan rakyat” atau “perlawanan imperialisme”. Namun, perspektif yang jarang diangkat adalah bagaimana krisis ini digunakan oleh kedua belah pihak sebagai alat konsolidasi domestik.
Bagi Washington, tindakan militer di awal 2026 ini berfungsi sebagai pengalihan isu terhadap polarisasi internal di Amerika Serikat dan penegasan kembali doktrin Monroe yang mulai memudar. Sementara bagi Caracas, status “dikepung” adalah bahan bakar utama untuk menjaga loyalitas militer dan menekan oposisi internal dengan dalih pengkhianatan terhadap tanah air. Kita tidak sedang melihat perang untuk solusi, melainkan perang untuk eksistensi kekuasaan masing-masing rezim.
2. “Weaponization of Economics” dan Efek Bumerang
Analisis yang sering terlewatkan adalah bagaimana sanksi ekonomi bertahun-tahun justru menciptakan ekonomi bayangan (shadow economy) yang sangat kuat di Amerika Latin. Ketika jalur resmi ditutup, jaringan perdagangan ilegal (minyak, emas, dan narkotika) justru tumbuh subur dan melibatkan aktor-aktor lintas negara. Intervensi militer saat ini sebenarnya bukan untuk menghapus jaringan ini, melainkan upaya paksa untuk “mengatur ulang” siapa yang memegang kendali atas jalur ekonomi gelap tersebut.
3. Solusi Alternatif: Di Luar Opsi Militer dan Sanksi
Jika dunia benar-benar menginginkan stabilitas, pendekatan lama harus ditinggalkan. Berikut adalah solusi yang belum pernah dikedepankan secara serius oleh media arus utama:
- Audit Sumber Daya Transparan Internasional: Krisis ini berakar pada ketidakpercayaan atas pengelolaan minyak. Solusinya bukan menyerahkan minyak pada korporasi AS atau kontrol mutlak negara Venezuela, melainkan pembentukan Konsorsium Transisi Energi di bawah pengawasan PBB atau negara netral (seperti negara-negara ASEAN atau Skandinavia) untuk memastikan keuntungan minyak langsung membiayai kebutuhan dasar rakyat tanpa melalui birokrasi yang korup.
- Amnesti Politik Bersyarat (The Colombian Model): Meniru proses perdamaian di Kolombia, harus ada jalan keluar bagi elit militer Venezuela agar mereka bersedia melepaskan kekuasaan tanpa rasa takut akan diekstradisi atau dihukum mati. Tanpa “pintu keluar yang bermartabat” bagi militer, perang akan terus berlanjut karena mereka merasa tidak memiliki pilihan selain melawan sampai akhir.
- Regionalisme Baru: Mengalihkan peran penengah dari AS atau Rusia ke blok regional Amerika Latin yang lebih inklusif. Masalah Venezuela adalah masalah tetangga; keterlibatan negara adidaya yang jauh hanya akan menjadikan Venezuela sebagai “proxy war” jilid baru.
Perang di Venezuela adalah bukti bahwa instrumen diplomasi kita telah usang. Menjatuhkan bom di Caracas tidak akan menurunkan harga minyak atau menghentikan arus migrasi secara permanen. Dunia butuh pendekatan yang mengutamakan kedaulatan fungsional—di mana hak sebuah negara dihormati selama mereka mampu memberikan hak dasar bagi rakyatnya, tanpa intervensi militer yang justru memperparah penderitaan manusia.
Analisis ini bertujuan untuk memberikan ruang diskusi intelektual yang lebih sehat dan melihat melampaui propaganda hitam-putih yang mendominasi media sosial.
