Porosmedia.com, Bandung – Sekretaris Jenderal Free Palestine Network (FPN), Furqan AMC, melayangkan kecaman keras atas operasi militer yang dilancarkan pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap kedaulatan Venezuela. FPN menilai tindakan tersebut sebagai puncak dari brutalitas kebijakan luar negeri AS yang mengabaikan hukum internasional.
”Free Palestine Network (FPN) mengutuk keras agresi militer ini. Peristiwa di Venezuela adalah bukti nyata dari pola kebijakan AS yang berulang: intervensi yang melumpuhkan kedaulatan, mengorbankan warga sipil, dan berujung pada penguasaan sumber daya alam,” tegas Furqan AMC dalam keterangan resminya, Minggu (4/1/2026).
Furqan menyebut tindakan Washington di Caracas mengonfirmasi peran AS sebagai aktor utama di balik berbagai instabilitas global. Ia menyoroti catatan sejarah intervensi AS yang panjang, mulai dari Timur Tengah hingga Amerika Latin.
”Dunia menyaksikan jejak intervensi di Chile, Libya, Irak, hingga Palestina. Secara historis, keterlibatan AS dalam upaya pergantian rezim di puluhan negara sejak 1945 telah memicu krisis kemanusiaan yang dahsyat. Apa yang terjadi di Venezuela hari ini adalah pelanggaran telanjang terhadap Pasal 1 dan 2 Piagam PBB yang menjamin kedaulatan setiap bangsa,” tambahnya.
Ketegangan memuncak pasca serangan pasukan khusus AS pada Sabtu dini hari (3/1), yang dilaporkan merenggut nyawa sedikitnya 40 orang, termasuk warga sipil. Pasca penangkapan Presiden Nicolas Maduro, pernyataan pihak Gedung Putih terkait kendali atas cadangan minyak Venezuela dinilai FPN sebagai pengakuan terbuka atas motif ekonomi di balik agresi tersebut.
”Ini bukan soal demokrasi, ini adalah bentuk unilateralisme yang berbahaya bagi perdamaian dunia,” kata Furqan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kedaulatan bangsa-bangsa, FPN menyatakan solidaritas penuh bagi rakyat Venezuela. Furqan menginstruksikan jaringan FPN di seluruh Indonesia untuk bersiap melakukan aksi responsif.
”FPN akan menggelar aksi solidaritas di berbagai kota di Indonesia dalam waktu dekat. Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk tidak tinggal diam. Unilateralisme AS harus dihentikan jika kita ingin melihat tatanan dunia yang adil dan beradab,” pungkasnya.
