Porosmedia.com – Pernyataan “pasang badan” oleh Presiden Prabowo Subianto terkait polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) adalah manuver yang patut dicermati. Ini bukan sekadar janji politik, melainkan pernyataan kenegarawanan yang menembus batas kalkulasi finansial jangka pendek.
Melampaui Narasi Hitam-Putih Proyek
Selama ini, diskursus Whoosh didominasi oleh perdebatan untung-rugi; kritik terhadap pembengkakan biaya (cost overrun) versus pembelaan atas transfer teknologi. Sikap Prabowo ini secara efektif menggeser fokus dari akuntabilitas proyek di masa lalu menuju jaminan keberlangsungan layanan publik di masa depan.
Ketika Prabowo menegaskan bahwa Whoosh adalah tanggung jawab negara dan melarang adanya “kegaduhan” politis, ia sedang melakukan dua hal penting:
1. Proteksi Aset Strategis: Ia melindungi Whoosh dari erosi kepercayaan publik yang disebabkan oleh polarisasi politik. Whoosh, terlepas dari bagaimana ia dibangun, kini adalah aset infrastruktur vital yang tidak boleh dibiarkan gagal hanya karena masalah likuiditas atau narasi negatif.
2. Deklarasi Kapasitas Fiskal: Pernyataan tersebut adalah sinyal tegas bahwa Indonesia memiliki kapasitas fiskal untuk menanggung dan mengelola risiko utang jangka panjang dari proyek strategis. Ini adalah pesan stabilitas, baik kepada investor asing maupun pasar domestik, bahwa negara tidak akan membiarkan kebangkrutan proyek semacam ini terjadi, demi menjaga kredibilitas dalam proyek-proyek masa depan.
Utang sebagai Investasi Kesejahteraan (Bukan Sekadar Biaya)
Poin krusial yang sering luput dari analisis media adalah: utang Whoosh harus dipandang dalam konteks Public Service Obligation (PSO) atau pelayanan publik.
Mengaitkan utang Rp 1,2 triliun per tahun dengan kemampuan ekonomi negara adalah pandangan yang dangkal. Pertanyaan yang lebih mendalam adalah: berapa nilai yang hilang jika Whoosh gagal beroperasi?
Nilai Waktu: Ribuan jam kerja produktif hilang akibat kemacetan Jabodetabek.
Nilai Lingkungan: Polusi yang terus meningkat dari kendaraan pribadi.
Nilai Integrasi Ekonomi: Hambatan kecepatan interaksi antara dua pusat ekonomi utama, Jakarta dan Bandung.
Sikap “pasang badan” Prabowo adalah pembelian premi asuransi terhadap kegagalan layanan publik ini. Ia menetapkan preseden: jika sebuah proyek strategis telah beroperasi dan memberi manfaat riil (mengurangi macet, waktu tempuh cepat), maka kesejahteraan publik harus diprioritaskan di atas ketepatan kalkulasi business plan awal.
Batasan Hukum: Kenegarawanan yang Terukur
Sikap ini aman secara hukum karena secara konstitusional, Presiden memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan strategis terkait pendanaan negara dan jaminan proyek infrastruktur.
Namun, “pasang badan” ini tidak boleh menjadi pembenaran untuk impunitas. Tanggung jawab negara yang dijamin oleh Presiden harus disertai dengan audit menyeluruh dan independen terhadap pembengkakan biaya yang terjadi, untuk memastikan:
- Tidak ada penyalahgunaan wewenang.
- Akuntabilitas di masa lalu tetap ditegakkan sebagai pelajaran bagi proyek-proyek infrastruktur di masa depan.
”Pasang badan” Prabowo adalah manuver politik yang cerdas dan tindakan kenegarawanan yang berani. Ia menukar potensi kritik jangka pendek dengan stabilitas proyek, jaminan layanan publik, dan penegasan kredibilitas fiskal negara. Ini adalah sinyal bahwa di bawah kepemimpinannya, proyek strategis tidak akan dibiarkan terjerembap dalam keributan politik, melainkan akan diangkat sebagai tanggung jawab kolektif bangsa.
