Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk mendukung perkembangan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menghambat penggunaan lahan milik provinsi atau kabupaten/kota selama tujuannya jelas untuk kepentingan ekonomi rakyat dan asas kekeluargaan.
“Selama itu untuk kepentingan ekonomi dan asas kekeluargaan, ya tidak ada masalah bagi Jabar,” ujar Dedi usai menghadiri Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (20/10/2025).
Pernyataan KDM ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka ruang kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi nasional. Langkah tersebut sekaligus menegaskan posisi Jawa Barat sebagai salah satu daerah dengan basis koperasi terbesar di Indonesia.
Dedi menyampaikan hal itu menanggapi harapan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Ferry Juliantono, yang meminta dukungan nyata dari pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan lahan untuk pengembangan infrastruktur koperasi, termasuk bangunan dan pergudangan.
“Jumlahnya sekarang sudah mencapai lebih dari 81 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Operasionalnya dibantu pemerintah pusat. Kami minta dukungan dari daerah untuk sertifikat tanah bagi bangunan dan pergudangan,” ujar Ferry.
Ferry menegaskan, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) merupakan satu-satunya wadah resmi gerakan koperasi di tanah air, yang berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional berbasis gotong royong dan solidaritas masyarakat.
“Dewan Koperasi adalah wadah tunggal untuk gerakan koperasi di Indonesia. Jadi saya berharap pemerintah daerah mendukung kemajuan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional,” tambah Ferry.
Langkah kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai penting di tengah meningkatnya dominasi sektor korporasi dan investasi asing dalam ekonomi nasional. Koperasi, yang semestinya menjadi pilar utama ekonomi rakyat, kerap terpinggirkan oleh kebijakan yang lebih berpihak pada skala industri besar.
Kesiapan Pemerintah Provinsi Jabar untuk membebaskan lahan bagi Koperasi Merah Putih menjadi sinyal politik ekonomi yang kuat — bahwa revitalisasi koperasi bukan sekadar seremoni, tetapi arah baru pembangunan ekonomi berbasis solidaritas sosial dan kemandirian warga desa.
Melalui langkah ini, Dedi Mulyadi berupaya meneguhkan kembali semangat ekonomi Pancasila di tengah arus liberalisasi ekonomi, sekaligus mengembalikan ruh koperasi sebagai rumah bersama bagi rakyat kecil yang ingin berdaya tanpa harus kehilangan akar budaya gotong royong.
