Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan program penguatan ekosistem perumahan Imah Merenah, Hirup Tumaninah di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Kamis (18/9/2025).
Peluncuran program ini dibarengi dengan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hadir bupati dan wali kota se-Jawa Barat, camat, hingga para pelaku ekosistem perumahan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan bahwa Imah Merenah, Hirup Tumaninah atau “Rumah Layak dan Hidup Tenang” bukan sekadar program pembangunan fisik, tetapi strategi membangun harapan baru bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi lintas sektor, Jawa Barat menargetkan pembangunan 100.000 rumah subsidi sebagai bagian dari target nasional 3 juta rumah.
“Mudah-mudahan seluruh jaminan yang akan diberikan oleh Pemprov dan 27 pemda kabupaten/kota menjadi sarana nyata membangun kesejahteraan masyarakat,” kata KDM.
Empat Agenda Strategis
Program ini fokus pada empat agenda: memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup, menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menguatkan ekonomi lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
KDM menekankan, pembangunan perumahan rakyat harus berkeadilan dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan dimanfaatkan sebagai instrumen spekulasi investasi.
“Rumah adalah dasar kesejahteraan keluarga. Dari rumah yang baik lahir keluarga yang harmonis, anak-anak sehat, dan masyarakat yang sejahtera,” ujarnya.
Ia optimistis target 100.000 rumah subsidi tercapai karena berbasis pada padat karya, gotong royong, dan pemberdayaan UMKM. Model ini diyakini mampu mempersempit jurang kepemilikan rumah yang masih timpang.
“Ke depan, perumahan di Indonesia, khususnya di Jabar, akan semakin meningkat. Tidak boleh lagi ada disparitas, di mana sebagian orang menguasai banyak rumah sementara sebagian lain tidak punya tempat tinggal sama sekali,” tegas KDM.
Penataan Ruang Jadi Syarat Mutlak
Meski ambisius, KDM mengingatkan agar target 100.000 rumah subsidi tetap memperhatikan penataan ruang. Ia menolak pembangunan perumahan yang justru merusak lingkungan atau mengorbankan tata ruang kota.
“Saya tekankan, jangan sampai karena mengejar target pembangunan rumah, kita abai pada tata ruang. Pembangunan harus hati-hati dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya.
KUR Perumahan Jadi Terobosan Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas antusiasme Jawa Barat dalam sosialisasi KUR Perumahan yang diikuti lebih dari 3.000 peserta dari berbagai unsur ekosistem perumahan.
Menurutnya, KUR Perumahan adalah terobosan besar hasil kerja sama lintas kementerian dengan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto.
“APBN tidak akan cukup menutup kebutuhan. Karena itu, KUR Perumahan menjadi solusi. Satu unit rumah saja melibatkan banyak tenaga kerja—mulai dari tukang, sopir, pedagang warung, hingga petani material. Dampaknya luas dan nyata,” jelas Maruarar.
Ia menegaskan, dengan ekosistem yang kuat serta kolaborasi pemda dan swasta, Jawa Barat diyakini menjadi provinsi dengan penyerapan KUR Perumahan tertinggi di Indonesia.
“Target 3 juta rumah bukan sekadar angka, tapi masa depan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
—
HUMAS JABAR
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar
Adi Komar
—
Apakah Anda ingin saya tambahkan juga analisis kritis di bagian penutup (misalnya terkait potensi tantangan—lahan, korupsi perizinan, atau risiko monopoli developer besar) agar artikel ini lebih tajam khas gaya porosmedia.com?
