Porosmedia.com, Bandung – Tokoh Jawa Barat, Eka Santosa (66), yang juga Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), akhirnya menyampaikan pandangannya terkait polemik Keramba Jaring Apung (KJA) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Pangandaran. Polemik ini memantik kontroversi publik setelah mendapat penolakan sebagian warga, sekaligus kritik keras dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Menurut Eka, Unpad sejak 2016 telah hadir di Pangandaran dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam melalui riset. Salah satunya riset pembudidayaan benih bening lobster (BBL) yang melimpah di pantai selatan Jawa. Namun, keberadaan laboratorium dan KJA milik Unpad justru menuai protes hingga aksi demonstrasi.
“Bagaimana tidak? Unpad sudah lama melakukan penelitian, tetapi tiba-tiba keberadaan laboratorium dan KJA itu didemo secara massif,” ujar Eka saat bertemu wartawan di Alam Santosa, Pasir Impun, Kabupaten Bandung, Selasa (19/8/2025).
Kritik Cacian yang Tak Perlu
Eka, yang juga pernah menjabat Ketua DPRD Jabar (1999–2004) dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI (2004–2009), menegaskan pentingnya semua pihak menahan diri dalam menyikapi perbedaan pandangan. Ia secara khusus menyoroti pernyataan Susi Pudjiastuti yang sempat menyebut dosen Unpad “bodoh”.
“Dalam budaya Sunda, kita diajarkan silih asah, silih asih, silih asuh. Kritik sah-sah saja, tapi tidak dengan cacian yang merendahkan. Bukankah lebih tepat jika keberatan disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan? Karena izin KJA itu dikeluarkan oleh KKP, bukan oleh Unpad,” tegas Eka, yang menyebut Susi sebagai sahabat lamanya.
Ia juga menilai tindakan melakukan panggilan video terbuka kepada Gubernur Jawa Barat justru berpotensi menimbulkan kesan berpihak, padahal persoalan ini perlu dilihat dengan jernih dan proporsional.
Dukungan dan Perlawanan
Polemik ini semakin melebar karena dukungan terhadap KJA Unpad datang dari berbagai pihak, mulai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, hingga ratusan pelaku wisata yang tergabung dalam Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP).
Namun, di sisi lain muncul pula pernyataan yang dianggap merendahkan kalangan akademisi Unpad. Hal ini memicu protes dari Ikatan Alumni (IKA) Unpad. Wakil Ketua IKA, Budi Hermansyah, bahkan secara terbuka menyatakan keberatan atas ucapan yang dinilai tidak pantas.
“Seharusnya semua ini tak perlu terjadi. Kalau prinsip silih asah, silih asih, silih asuh dijalankan, perbedaan pandangan bisa diselesaikan secara elegan tanpa harus saling merendahkan,” tegas Eka.
Dari Polemik ke Kolaborasi
Meski sempat memanas, Eka Santosa optimistis polemik KJA Unpad dapat membawa hikmah. Menurutnya, potensi besar benih bening lobster (BBL) di pantai selatan Jawa dapat dikelola secara berkelanjutan melalui riset dan kolaborasi berbasis pentahelix. Konsep ini melibatkan keseimbangan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, komunitas, dan media dalam satu visi bersama.
Eka merujuk pada pernyataan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad, Yudi Nurul Ihsan, yang menilai Indonesia berpeluang meniru kesuksesan Vietnam dalam budidaya lobster.
“Melalui riset ini, kita ingin berupaya bersama masyarakat agar BBL benar-benar menjadi potensi ekonomi besar bagi bangsa. Jangan sampai energi kita habis untuk saling mencaci, padahal ada peluang besar yang bisa digarap bersama,” pungkas Eka, yang juga pernah menjabat Ketua Harian IKA Unpad (2012–2017).
