Porosmedia.com, Bandung – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa program Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tidak boleh dipandang semata sebagai bantuan finansial pendidikan. Ia menyebut program ini sebagai instrumentasi negara dalam membangun keadilan sosial, dan karenanya para penerima wajib menjelma menjadi agen perubahan yang menjawab tantangan zaman.
“Program Bidikmisi dan KIP-K bukan sekadar soal uang kuliah. Ini adalah jembatan menuju perubahan sosial yang lebih luas,” tegas Erwin saat Silaturahmi Nasional Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi KIP-Kuliah Nasional di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Minggu (20/7/2025).
Erwin menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya memproduksi sarjana, tapi juga melahirkan pemimpin masa depan. Para mahasiswa, menurutnya, sedang menjalani proses pembentukan karakter, bukan sekadar penguasaan akademik.
“Permadani diksi yang kita gunakan hari ini bukan hiasan belaka. Ia adalah simbol: bahwa bantuan negara diterima dengan tanggung jawab, diteruskan lewat karya, dan diwujudkan dalam kontribusi nyata bagi bangsa,” ucapnya.
Dalam pidatonya, Erwin menyampaikan tiga pesan strategis kepada para mahasiswa:
1. Bangun kepemimpinan yang berkarakter.
“Ilmu tanpa integritas rapuh. Kepemimpinan sejati hanya tumbuh dari kejujuran, kerja keras, dan keberpihakan pada rakyat,” kata Erwin.
2. Perluas kontribusi, jangan berhenti di akademik.
“Aktivitas sosial, pengabdian kepada masyarakat, dan keberanian menyuarakan kebenaran adalah bagian dari tanggung jawab intelektual.”
3. Rawat semangat kebersamaan.
“Perbedaan adalah fakta. Tapi tugas kita menjadikannya kekuatan. Jadilah jembatan yang menyatukan, bukan tembok yang memisahkan.”
Erwin juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandung membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk berkolaborasi dalam inovasi sosial.
“Bandung adalah kota ide. Pemkot siap mendukung gerakan kaum muda selama berpijak pada kemanfaatan publik dan tidak kehilangan arah,” tambahnya.
Sebagai catatan, Bidikmisi dan KIP-Kuliah merupakan program afirmatif dari pemerintah pusat yang ditujukan bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu. Meskipun sempat mengalami transformasi kebijakan, semangat dasarnya tetap: mewujudkan keadilan akses terhadap pendidikan tinggi.
Namun, program ini juga menghadapi tantangan serius: kesenjangan antar daerah, keterbatasan kuota, dan ketimpangan distribusi informasi, yang menuntut pengawalan ketat serta evaluasi rutin dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi KIP Kuliah Nasional, Rizal Maula, menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Pemkot Bandung. Ia menilai silaturahmi nasional ini bukan sekadar seremoni, tapi forum strategis untuk merumuskan kontribusi nyata mahasiswa penerima program ini kepada masyarakat.
“Tahun 2024, total penerima program ini mencapai satu juta mahasiswa. Dan hari ini, perwakilan dari Sumatera Utara, Riau, Papua, hingga Jawa hadir di Bandung. Ini momentum konsolidasi kekuatan,” ujar Rizal.
Ia juga menegaskan kesiapan organisasinya untuk menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah.
“Kami terbuka untuk diajak kolaborasi. Pemerintah pun kami harap bersikap terbuka pada inisiatif mahasiswa, bukan hanya mendukung saat seremoni,” tandas Rizal.
