Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan sampah bukan sekadar ketersediaan teknologi atau fasilitas, tetapi pola pikir masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai sesuatu yang “harus dibuang”, bukan “harus diolah”.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dalam Talkshow Radio Sonata pada Jumat, 14 November 2025.
“Tantangan terbesar adalah mengubah paradigma. Sampah tidak cukup sekadar dibuang, tetapi harus diolah sejak awal, dimulai dari rumah tangga hingga titik pengumpulan. Mindset ini harus berubah,” jelas Erwin.
Erwin menambahkan bahwa Kota Bandung menghadapi keterbatasan lahan dan infrastruktur dalam menampung dan mengolah sampah. Kondisi ini menuntut agar pengelolaan dilakukan sedekat mungkin dengan sumber sampah.
“Kita punya keterbatasan kapasitas di tempat pembuangan akhir. Karena itu, pengelolaan harus dilakukan lebih dekat dengan sumbernya. Pemerintah, warga, dan sektor swasta perlu bekerja bersama,” tegasnya.
Menurutnya, Kota Bandung harus bergerak dari sistem “angkut-buang” menuju model pengelolaan yang terstruktur, berkelanjutan, dan memanfaatkan potensi sampah itu sendiri.
Erwin menjelaskan sejumlah upaya yang telah dan sedang dilakukan Pemkot Bandung untuk memperluas pengolahan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST):
TPST Tegallega diarahkan mengolah sekitar 25 ton sampah per hari menjadi RDF (Refuse Derived Fuel) untuk industri semen.
TPST Nyengseret telah beroperasi dan terus meningkatkan kapasitas untuk mengurangi aliran sampah ke TPA dari wilayah sekitarnya.
TPST Gedebage disiapkan dengan kapasitas besar dan diproyeksikan mampu mengurangi hingga 60 ton sampah per hari bila beroperasi secara optimal.
“Dengan kombinasi TPST ini, kami optimis pengurangan volume sampah ke TPA bisa signifikan,” ujarnya.
Untuk memperkuat peran masyarakat, Pemkot Bandung menyiapkan sistem pendukung dan fasilitas agar pengelolaan dapat dilakukan langsung di sumbernya.
“Kami dorong warga untuk memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi sampah sekali pakai, dan mengolah sampah organik menjadi kompos. Program Kawasan Bebas Sampah (KBS) terus kami kembangkan,” tutur Erwin.
Pemkot juga melakukan pembinaan kepada permukiman, pasar, dan kawasan komersial serta mendorong pelaporan cepat terkait titik sampah liar agar penanganan tidak tertunda.
“Warga bukan hanya penerima layanan, tetapi bagian penting dari solusi,” tegasnya.
Erwin mengakui bahwa tingkat keberhasilan pengelolaan sampah antarwilayah di Kota Bandung masih beragam. Ada kawasan yang sudah menerapkan sistem hulu-ke-hilir dengan baik, tetapi ada pula yang masih tertinggal.
“Pendekatan kami dimulai dari hulu. Dari rumah tangga, titik kumpul, pengangkutan, hingga pemanfaatan akhir. Tidak bisa hanya fokus di pembuangan akhir,” jelasnya.
Pemkot berharap perubahan paradigma dan penguatan sistem ini dapat menekan beban TPA dan menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
